.webp)
PT Pelindo II (Persero) kerap disorot terkait perpanjangan konsesi Jakarta International Container Terminal (JICT) hingga 'bisnis lapak' pengelolaan terminal petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Menjawab kedua hal itu, Direktur Utama Pelindo II RJ Lino angkat suara.
Lino menjelaskan, mengenai renegosiasi perpanjangan konsesi JICT dengan Hutchison Port Holdings Limited (HPH), Hong Kong, menyebut pihaknya justru sangat diuntungkan dari sisi material. Secara hitung-hitungan bisnis, Pelindo bisa memperoleh pendapatan jauh lebih tinggi pasca dilakukan renegosiasi kontrak. Konsesi yang seharusnya habis 2019, kemudian direnogosiasi di 2015, sehingga diperoleh kesepakatan baru.
“Di awal, kalau dijumlahin kita dapat US$ 486 juta dengan perubahan kontrak dibandingkan US$ 243 dulu (kontrak lama),” kata Lino di National Convention Centre Canberra, Australia, Jumat (13/11/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terkait dengan permintaan mengambilalih 100% pengelolaan dan pemilikan JICT, Lino mengaku hal tersebut dinilai kurang menguntungkan. Pelindo II, lanjut Lino, masih membutuhkan sumber pendapatan untuk membiayai pengembangan pelabuhan baru dan lama di Indonesia timur. Bila dipaksakan mengambil alih, Lino menilai hal itu tidak baik untuk iklim investasi.
“Supaya negeri bisa tumbuh, ini ada investor asing yang bagus dan sudah kerjasama dengan kita, masa disuruh keluar ya kontradiktif dengan policy pemerintah,” jelasnya.
Kerjasama antara HPH dalam JICT dinilai masih perlu untuk menjaga tingkat pelayanan JICT. HPH, kata Lino, sudah berpengalaman mengelola puluhan pelabuhan besar di seluruh dunia.
“Hong Kong itu punya 52 terminal di seluruh dunia. Yang punya partner bagus dan hebat. Kalau dioperasikan Pelindo belum tentu level of service sama. Kadang-kandang ini, ada SP bilang mampu secara teknis tapi nggak ada Direktur atau GM orang Indonesia dari JICT yang pernah kerja di luar negeri,” jelasnya.
Tidak berhenti disitu, Pelindo II juga telah memperoleh rekomendasi lembaga internasional, pengawas internal hingga lembaga audit pemerintah terkait renegosiasi dengan HPH di dalam JICT.
“JICT itu perpapanjangan ke anak usaha sendiri. Kadang-kadang orang ributi itu, JICT perpanjangannya didukung BPKP. Dia bikin evaluasi katanya bagus dan bersih untuk Indonesia. Kemudian BPK bentar lagi,” jelasnya.
Lino juga buka suara terkait sindirian terhadap Pelindo II yang disebut sebagai 'pengelola lapak' atau hanya menjual lahan untuk pengelolaan terminal. Lino menampik hal itu dan menjelaskan bahwa terminal peti kemas dikelola anak usaha Pelindo dan ada yang bekerjasama dengan swasta. Alhasil tercipta kompetisi sehat yang memicu harga kompetitif dan peningkatan layanan.
Pelindo II juga memang memperoleh pendapatan dari bisnis pengelolaan pelabuhan yang dijalankan oleh 12 operator.
“Domestik ada 6, Internasional ada 6. Sebelumnya ada ratusan mau kayak dulu. Itu memang sengaja kita buat, kan sekarang gini, di Priok bisa kita kelola sendiri tapi saya lebih penting Indonesia daripada Pelindo-nya. Kalau kita creating terminal dan terminal saling kompetisi itu baik untuk Indonesia. Daripada semua monopoli dan nggak ada ukuran,” jelasnya.
Selanjutnya, pendapatan dari anak usaha dan hasil kerjasama pengelolaan terminal di Priok akan dialihkan dan diapakai untuk membiayai pelabuhan baru dan pengembangan pelabuhan khususnya di Indonesia Timur. Untuk pengembangan pelabuhan, Pelindo II sama sekali tidak memperoleh suntikan dana pemerintah.
“JICT kita jual 25 tahun. New Priok separuhnya gitu juga. Kita dapat uang segitu maka kita bisa bikin pelabuhan dimana-dimana. Nanti 25 tahun lagi kembali jadi punya kita juga. Tapi infrastruktur sudah jadi dimana-mana,” tegasnya.
(feb/hns)
