JK: Dulu Terlalu Bebas, Sekarang Kita Mengemis Devisa

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyesalkan terlalu bebasnya pengelolaan devisa di dalam negeri. Sehingga ketika beberapa waktu lalu, saat ekspor sumber daya alam seperti batu bara, nikel, dan sebagainya marak, pengusaha justru meletakkan devisa di Singapura dan negara lai‎n.

Sekarang Indonesia justru membutuhkan devisa. ‎Baru kemudian banyak kebijakan dikeluarkan untuk menarik devisa kembali pulang, seperti salah satunya pengurangan pajak untuk deposito. JK menyebut tindakan itu seperti mengemis.

"Kita terlewat liberal mengelola devisa kita. Semua bangga batu bara, nikel diekspor besar-besaran, tapi devisanya ditaruh di Singapura, Malaysia, dan lain-lain. Itu kesalahan kebijakan yang fatal. Makanya sekarang kita mengemis, kalau devisa masuk nanti kita bebaskan pajak," ujar JK, dalam acara Tempo Economic Breefing di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (17/11/2015).

Ini dikarenakan, pemahaman ekspor hanya dalam bentuk volume. Saat sumber daya diekspor melalui kapal besar-besaran, tapi devisa hasil ekspor tidak diketahui tempat penyimpanannya.

"Karena selama ini kita artikan sebagai pengapalan bukan duit. Itu kesalahan utama, sehingga yang diterima kemudian kayu begitu banyak diekspor hasilnya banjir, batu bara diekspor itu banyak hasilnya lubang-lubang, sawit diekspor hasilnya asap. Fatal makanya saya bilang," papar JK.

JK mengakui, sulitnya untuk memperketat pengelolaan devisa. Banyak orang nantinya langsung mengaitkan dengan gejolak pasar keuangan dan sebagainya. Sehingga pemerintah tadinya enggan untuk mengeluarkan kebijakan.

"Maka dari itu, kejadian ini tidak boleh berulang lagi. Dulu sering disebutkan ini kepentingan pasar. Pasar yang mana? Itu cuma segelintir orang. Bukan pasar Tanah Abang, Pasar Senen itu yang sebenarnya rakyat, dan akhirnya hanya mendapatkan sisa. Jangan wariskan kesulitan yang terjadi untuk anak-anak kita," terangnya.

JK menambahkan, negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand tidak sebebas Indonesia dalam pengelolaan devisa. Maka tidak perlu Indonesia takut akan devisa yang sedikit diperketat dan perekonomian negara secara umum.

"Saya juga bertangung jawab, karena saya sebelumnya di pemerintahan. Makanya koreksi harus kita lakukan bersama-sama," pungkasnya.

(mkl/dnl)