KTT G20 Bahas Lesunya Ekonomi Global Hingga Penggelapan Pajak

Jakarta - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 dilakukan di Antalya, Turki, awal pekan ini. Dalam pertemuan tersebut, ada 3 fokus yang dihasilkan. Apa saja fokus tersebut?

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengatakan, 3 fokus tersebut adalah:

• Percepat pemulihan dan meningkatkan potensi ekonomi global
• Meningkatkan ketahanan ekonomi global dari krisis
• Bagaimana menopang keseimbangan ekonomi global

"Fakta bahwa pertumbuhan ekonomi global masih belum berimbang dan masih di bawah ekspektasi. Nah, kemudian para pemimpin G20 tegaskan kembali untuk dukung komitmennya untuk tegaskan prtumbuhan ekonomi kembali inklusif yang tinggi dan kuat dengan aksi bersama atau action plan," jelas Bambang dalam teleconference, Selasa (17/11/2015).

Untuk meningkatkan potensi ekonomi global, lanjut Bambang, G20 sepakat untuk meningkatkan komunikasi kebijakan moneter dan makro prudensial. Lalu juga konsolidasi kebijakan fiskal.

"Ada target tambah pertumbuhan ekonomi global sebesar 2% pada 2018, sudah dicanangkan di Brisbane tahun lalu, implementasi ekonomi pertumbuhan di masing-masing negara harus diperkuat. yaitu investasi di bidang infrastruktur dan peningkatan keterlibatan swasta, mengembangkan alternatif pendanaan, penyehatan investasi, serta optimalisasi neraca lembaga keuangan internasional," papar Bambang.

Indonesia, ujar Bambang, serius mendukung kebijakan yang dihasilkan dalam KTT G20 ini. Pelaksanaan hasil kebijakan ini akan dilakukan melalui sejumlah paket kebijakan ekonomi yang dihasilkan pemerintah, serta konsolidasi fiskal atau APBN yang dilakukan.

"Kemudian kebijakan pendanaan langsung dana ke desa untuk mencapai pertumbuhan yang lebih inklusif, dan national single window untuk mempercepat arus barang dan izin usaha, perluasan KUR (kredit usaha rakyat), dan peningkatan program pelatihan tenaga kerja, perluasan batas penghasilan tidak kena pajak. Nah itu adalah kesimpulan umum dari dokumen G20 yang dihasilkan KTT kemarin," kata Bambang.

Selain itu, dalam pertemuan ini juga dibahas soal pemberantasan praktik perpajakan internasional. "Melalui implementasi rencana aksi penggelapan pajak, dan pertukaran data secara otomatis mulai 2017, yang dikenal otomatic action of information. Demikian juga implementasi anti korupsi, sesuai prinsip integritas dan transparansi," ungkap Bambang.

(dnl/ang)