.webp)
”Akurasi data ini penting agar pembangunan efisien dan efektif. Jika datanya simpang-siur, pasti pembangunan tak optimal, dan itu berarti tak efisien. Padahal, pemerintah daerah dituntut efisien dan efektif dalam bergerak mengingat adanya keterbatasan fiskal dan SDM,” ujar kata mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas saat ditemui seusai menjadi pembicara dalam Rapat Teknis Nasional (Rateknas) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) se-Indonesia di Batam, Selasa (17/11/2015).
Rateknas digelar dalam rangka persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2016. Anas diundang karena semasa menjabat sebagai bupati cukup aktif menjalin kerja sama dengan BPS untuk penyediaan data guna mendukung pembangunan daerah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan keterbatasan tersebut, jika tak ditunjang data yang akurat, program pembangunan bisa bias dan tidak tepat sasaran.
”Oleh karena itu, penting bagi daerah untuk mempunyai dan mendapat pasokan data yang akurat guna menetapkan prioritas pembangunan. Sehingga dengan segala keterbatasan waktu, anggaran, dan SDM bisa tetap menghasilkan langkah cepat dengan multiplier effect yang luas,” beber Anas yang akan kembali mencalonkan diri sebagai bupati dalam pilkada Banyuwangi 9 Desember mendatang.
Anas mengatakan, saat dirinya menjabat sebagai bupati, Pemkab Banyuwangi telah menandatangani kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk penyediaan data dalam menunjang pembangunan di Banyuwangi.
Kerja sama itu telah ditindaklanjuti dengan berbagai koordinasi teknis dan dukungan penuh saat BPS akan melakukan survei, pendataan, maupun pemutakhiran data.
Bahkan, Anas mengundang kepala desa, tokoh masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan untuk dipertemukan dengan jajaran BPS Banyuwangi ketika melakukan kegiatan pendataan, seperti saat BPS akan melakukan pemutakhiran basis data terpadu (PBDT) pada Mei 2015 lalu.
”Mengapa kepala desa dan tokoh-tokoh informal penting dilibatkan dalam pendataan? Itu karena mereka memahami kondisi masyarakat, mereka bisa memberikan data yang akurat tentang warganya agar data yang diperoleh lebih valid, terpecaya, dan sesuai kondisi riil,” tutur Anas.
Oleh karena itu, Anas berjanji akan memperluas pelibatan jajaran desa dan para tokoh informal seperti tokoh agama untuk mendukung pendataan berbagai indikator di masyarakat jika kembali terpilih sebagai bupati Banyuwangi. Apalagi, tahun depan akan dilakukan Sensus Ekonomi 2016 yang bakal memotret kondisi terkini dunia usaha di seluruh daerah.
”Kami cukup fokus soal data karena sudah merasakan betul manfaatnya. Misalnya soal pengentasan kemiskinan, kami meminta data bisa didetailkan di tiap kecamatan. Soal detail ini penting karena karakteristik di tiap kecamatan berbeda-beda, sehingga solusi di tiap kecamatan juga berbeda-beda. Dengan pendekatan ini, kemiskinan di Banyuwangi yang dulu di level 20%, tahun 2014 kemarin bisa turun drastis menjadi 9,5%,” kata Anas.
Berawal dari data yang akurat, sejumlah program yang digeber di masa kepemimpinan Anas juga berhasil meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat setempat dari Rp 14,97 juta pada 2010 menjadi Rp 33 juta pada 2014 berdasarkan perhitungan terbaru BPS.
Sementara Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Banyuwangi juga naik dari Rp 23,56 triliun menjadi Rp 40,48 triliun untuk periode yang sama.
Selain data statistik dari BPS, Anas menceritakan, ketika menjabat dirinya rutin meminta data perbankan untuk mendapatkan data terbaru penyaluran kredit, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), dan rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL).
”Statistik perbankan menjadi indikator pergerakan ekonomi masyarakat. Saya jadi tahu kecamatan mana yang tumbuhnya bagus, mana yang agak lambat. Bisa ada solusi-solusi. Alhamdulillah ini efektif. Contohnya, kredit bermasalah yang sebelum 2010 dulu hampir 5 persen, kini bisa ditekan di level 2%. Artinya, ekonomi bergerak, dan pelaku usaha yang menjadi debitur bank lancar dalam membayar kewajibannya," ujar Anas.
(ang/ang)
