Di Depan Pengusaha, Menkeu: Ada Perusahaan Ekspor Bohongan

Bandung - Pajak masih menjadi sektor yang banyak permasalahannya di Indonesia. Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, mengungkapkan salah satu masalah pajak, yaitu restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Di depan ratusan pengusaha dalam acara Musyawarah Nasional (Munas) VII Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Indonesia, Bambang mengatakan ada keanehan dalam restitusi PPN,

"Masalah di pajak kita saat ini salah satunya di restitusi. Aneh pengajuan restitusi lebih besar dari PPN-nya. Makanya di Jawa Bali harus pakai faktur elektronik. Selama ini kita tidak punya bukti, jadi DJP (Ditjen Pajak) terpaksa harus bayar," jelas Bambang dalam Munas yang dilakukan di Hotel Trans Luxury, Bandung, Senin (23/11/2015).

Modus dari pengajuan restitusi ini, ujar Bambang, banyak dilakukan oleh perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor.

"Modusnya, maaf paling banyak itu perusahaan eksportir. Yang ekspor tapi bohongan ekspornya, bilangnya ekspor padahal tidak, terus menagih restitusi ke kita. Ekspor tapi barangnya tidak benar-benar diekspor. Terus terang banyak sekali eksportir yang seperti begini," papar Bambang.

Dia mengatakan, paling lambat Juli 2016, semua faktur elektronik sudah berlaku di seluruh Indonesia.

"Kalau urusan restitusi ini sudah tak ada masalah, maka pajak kita rasa banyak perbaikan," kata Bambang.

Pada Munas tersebut, selain Bambang, hadir juga Menteri Pertanian, Amran Sulaiman.

Dua menteri tersebut datang ke Munas Kadin pada pukul 17.00 WIB menggunakan helikopter, usai rapat kabinet dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor.

Kehadiran dua menteri di pertemuan 5 tahunan Kadin tersebut dilakukan untuk melakukan diskusi panel terkait peningkatan daya saing industri, serta peningkatan ekonomi maritim dan konektivitas antar pulau.

Selain Bambang dan Amran, hadir dalam diskusi panel tersebut Kepala Badan Ekonomi Kreatif Kementerian Koperasi dan UKM Triawan Munaf, dan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Muhammad Syarkawi Rauf.

(dnl/hns)