Masalah dualisme ini sempat dibahas dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-VII Kadin di bawah SBS. Munas VII berlangsung 22-24 November 2015 di Trans Luxury Hotel, Bandung, Jawa Barat.
Salah satu kandidat Ketua Umum Kadin Indonesia 2015-2020 Rosan Roeslani mengungkapkan bila dirinya terpilih maka pihaknya bakal mengedepankan komunikasi dengan Kadin 'tandingan' yang sebelumnya sempat dipimpin oleh Rizal Ramli.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rosan mengungkapkan, dualisme kepengurusan Kadin membuat kontraprodukstif dari upaya Kadin melakukan pengembangan iklim usaha yang sehat. Kadin pusat maupun daerah jadi mitra penghubung utama pengusaha dengan pemerintah, sehingga tak menimbulkan kebingungan dalam dunia usaha.
"Kita mau jadi produkstif untuk kepentingan dunia usaha. Kalau saya diamanahkan, saya buka komunikasi, itu awalnya dulu,β kata pemimpin perusahaan keuangan PT Recapital Advisor ini.
Selain menuntaskan dualisme kepengurusan, Rosan menuturkan masalah lain yakni penguatan kepastian berinvestasi oleh pemerintah yakni terus mendorong penetapan upah minimum dengan formula yang tetap.
βKita punya asosisasi yang mengurusi upah yakni Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia). Yang punya peran aktif mereka, tapi Kadin juga harus peran aktif. Nah upah ini masalah kepastian, orang investasi untuk 5-10 tahun ke depan, nah itu ada hitung-hitungannya, artinya harus ada formula yang tetap. Nggak mau dong orang rugi investasi, sebagai Kadin bisa berikan masukan. Dan sekarang pemerintah sudah buat formulanya,β tutupnya.
Seperti diketahui ada 2 calon Ketua Umum Kadin yang maju dalam pemilihan Ketum Kadin kali ini. Munas sendiri dilakukan pada 23-24 November dan dibuka Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pesaing Rosan yakni mantan Manteri Perdagangan Kabinet Kerja yang juga pengusaha elektronik Rachmat Gobel
Kedua calon tersebut harus mampu mengumpulkan suara terbanyak dari jatah suara 132 suara, terdiri dari 30 suara asosiasi-asosiasi di bawah naungan Kadin, dan 102 suara dari Kadin daerah.
(hen/hen)