Pengusaha Ngaku Berat UMP Naik 11,5%

Bandung - Pengusaha mengaku berat soal kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2016 yang mencapai 11,5%. Meski berat, mereka tetap meneriman kenaikan UMP tersebut.

Justru mereka mempertanyakan aksi mogok nasional yang dilakukan beberapa serikat buruh selama 4 hari pada 24-27 November 2015. Aksi mogok ini dilakukan untuk mendesak pemerintah membatalkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Berdasarkan PP tersebut, kenaikan UMP tahun depan mencapai 11,5% dengan menghitung inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani, mengungkapkan sebetulnya kalangan pengusaha juga dirugikan dengan aturan pengubahan baru tersebut. Aturan baru tersebut membuat upah naik siginifikan, apalagi untuk daerah yang upah minimumnya sudah terlampau tinggi.

“PP pengupahan baru kalau hitung untung ruginya kita juga protes karena naiknya signifikan. Apalagi dengan situasi begini berat, tapi kenapa kita terima karena walaupun tinggi naiknya paling tidak upah nantinya bisa terprediksi,” jelas Hariyadi ditemui di sela-sela Munas Kadin di Hotel Trans Luxury Bandung, Jawa Barat, Selasa (24/11/2015).

Hariyadi menuturkan, pertimbangan lain pengusaha menerima regulasi baru tersebut, yakni hilangnya kepentingan politik dalam penetapan upah yang kerap merugikan pengusaha. Selama ini upah ditetapkan oleh para gubernur/bupati setelah menerima rekomendasi dewan pengupahan.

“Kalau dibilang nggak puas yah mungkin nggak puas. Naiknya signifikan lho, dari 33 provinsi KLH (kebutuhan layak hidup) itu naiknya gila, hanya 8 yang di bawah KHL. Tapi saya lihat bagusnya dengan upah baru ini kepala daerah nggak bisa nyari agenda terselubung. Kita tahu sendiri kepala daerah nurutin terus maunya buruh karena buat kampanye atau sebagainya. Setujui kenaikan UMK alasannya karena keamanan,” katanya.

(hen/hen)