"Kereta Borneo itu kita dukung kalau mereka mau membuat ini menjadi kereta api umum. Jadi sekarang sedang direvisi PP Nomor 56 (Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian). Ini lagi proses, kalau selesai kita bisa kasih penunjukan langsung. Berapa persen juga sudah setuju ini. Itu saja," ujar Jonan usai rapat di Komisi V DPR, Senin (30/11/2015).
Proyek KA Borneo akan berlangsung selama 5 tahun ke depan dan sepenuhnya dibiayai investasi dari JSC Russian Railways. Perusahaan tersebut merupakan milik Pemerintah Rusia yang menggarap infrastruktur kereta api, sekaligus sebagai operator kereta barang dan penumpang. Perusahaan ini berdiri pada 18 September 2003 dan memiliki kantor pusat di Ibukota Rusia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Cuma masalahnya, apabila proyek KA Borneo itu juga untuk angkutan umum maka akan berbenturan dengan aturan porsi kepemilikan saham.
"Kalau mayoritas saham 51% harus Indonesia berdasarkan Undang Undang, ya harus Indonesia. Kalau transportasi umum, saya prefer mayoritas ya harus Indonesia, masak kereta berbendera asing," ujar Jonan yang mantan Dirut PT KAI itu.
Namun, Jonan enggan menjelaskan bagaimana langkah pemerintah untuk mengatasi masalah porsi saham itu.
"Saya nggak bisa memutuskan kalau Undang Undang. Tapi, kalau penunjukan langsung harus boleh itu, karena dia (investor asing) bawa uang sendiri," imbuh Jonan
(hns/hns)