.webp)
BPJS Ketenagakerjaan menggandeng Bank Negara Indonesia (BNI) untuk membuka layanan pendaftaran maupun pembayaran iuran kepesertaan BPJS di unit kerja bank BNI.
Rencananya, BNI akan membuka Service Point Office (SPO) BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 101 unit kerja di seluruh Indonesia pada 2016 mendatang. Saat ini, sudah ada 8 cabang BNI yang siap menjadi SPO.
"Ada 120 juta tenaga kerja kita. 40 juta berasal dari sektor penerima upah. Baru sebagian kecil menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Apalagi pekerja sektor informal yang belum banyak mengenal perbankan, maka langkah ini kita mulai," kata Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Junaedi dalam Penandatanganan Perjanjian Kerjasama 'BPJS Ketenagakerjaan Service Point Officer' di kantor pusat BNI, Jakarta, Jumat (4/12/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Cabang-cabang kita bisa memberi penjelasan. Karyawan kami juga peserta BPJS Ketenagakerjaan," jelasnya.
SPO BNI bisa melayani pendaftaran perusahaan peserta BPJS Ketenagakerjaan, perekaman data tenaga kerja, perekaman data upah dan pendaftaran peserta individu baru.
Selain itu, SPO bisa melakukan pengecekan kelengkapan dokumen klaim Jaminan Hari Tua (JHT). BPJS ingin menjangkau peserta yang berlokasi cukup jauh dari kantor cabang perintis BPJS Ketenagakerjaan yang ingin mendaftar, membayar iuran hingga klaim JHT bisa melakukannya di SPO BNI.
Sebelumnya, BNI sudah melayani pembayaran iuran di 28 kantor BPJS. BNI ingin tidak hanya bisa melayani pembayaran namun bisa ikut menjaring peserta BPJS.
"Kami sudah punya 28 payment point di kantor-kantor BPJS. Sudah ada 8 cabang. Kami akan kembangkan yang ada di bank kami sendiri. Selanjutnya akan buka hingga 101 SPO lagi di tahun 2016," kata Adi.
Adi menjelaskan, 8 cabang tersebut baru ada di Jakarta. Terdiri dari 4 wilayah diantaranya cabang Melawai, Mayestik, Karawang, BSD, Jakarta Kota, Kemayoran dan Bekasi.
"Kami mulai di kantong-kantong kepesertaan BPJS. Harapan kami bisa mempercepat layanan dengan mendekatkan diri ke peserta BPJS," kata Adi.
Adi melihat, masih rendahnya jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan yang baru 19 juta masih berpeluang besar untuk terus meningkat. "Kita terus galakkan memberi layanan ke peserta. Pegawai kita sendiri punya peserta BPJS. Nasabah BUMN yang juga menjadi target layanan terbaik. Eksisting saja belum optimal untuk diberikan layanan terbaik," kata Adi.
Beberapa kerja sama lanjutan BNI dengan BPJS ketenagakerjaan yaitu memanfaatkan layanan elektronik untuk berbagai keperluan. Misalnya pendaftaran online dan pembayaran online sehingga peserta tidak perlu datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan.
"Peserta BPJS ketenagakerjaan, ke depan sedang diprogramkan untuk dapat uang muka skema pembiayaan KPR sesuai program perumahan rakyat. Kedua, KUR juga bisa diakses ke peserta BPJS Ketenagakerjaan," katanya.
(hen/hen)
