Konsultan AS: Proyek Kereta Cepat Butuh Dukungan Pemerintah

Jakarta -

Pemerintah Indonesia pernah menunjuk konsultan independen dunia asal Amerika Serikat (AS), The Boston Consulting Group untuk menilai proposal kereta cepat (High Speed Railway/HSR) rute Jakarta-Bandung.

BCG diminta menilai dan memberi rekomendasi proposal dari Jepang dan China. Hasilnya pun telah diserahkan ke pemerintah Indonesia.

Managing Director BCG perwakilan Jakarta, Edwin Utama mengatakan proyek kereta cepat tetap membutuhkan dukungan pemerintah. Hal ini memang berbeda yang diambil pemerintah, bahwa Presiden Jokowi ingin proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tak pakai APBN, namun diserahkan ke BUMN.

"Proyek kereta cepat tetap butuh bantuan pemerintah, baik langsung atau tidak," Kata Edwin, saat press conference soal FMCG dan consumer durables di Indonesia di Kantor BCG di Sampoerna Strategic Square, Jakarta, Jumat (4/12/2015).

Rekomendasi merujuk pada pembangunan kereta cepat yang ada di dunia. Seluruh proyek kereta cepat dunia perlu dukungan pemerintah seperti penjaminan hingga penyertaan modal negara (PMN) ke BUMN.

Apalagi, proyek kereta cepat membutuhkan pengembangan jangka panjang sehingga muncul potensi ketidakpastian yang harus ditanggung oleh investor.

"20 tahun ke depan bagaimana terjadi. Penumpang turun atau nggak, kita nggak tahu. Apakah kondisi masih rencana awal, kalau tidak, siapa yang tanggung," sebutnya.

Edwin menambahkan, BCG tidak memberikan rekomendasi proposal mana yang terbaik atau menentukan siapa pemenangnya. Setelah kajian tuntas, BCG langsung menyerahkan ke pemerintah. Pemerintah selanjutnya menunjuk BUMN untuk mengembangan kereta cepat.

Saat ini, Kementerian BUMN menunjuk konsorsium BUMN untuk bermitra dengan konsorsium BUMN China. Hasilnya ialah membentuk perusahaan patungan pengembangan kereta cepat, PT Kereta Cepat Indonesia China. Perusahaan ini akan bekerja dalam pengembangan dan pembiayaan HSR rute Jakarta-Bandung tanpa dukungan pemerintah.

(feb/hen)