Follow detikFinance
Jumat 04 Dec 2015, 16:26 WIB

Dipanggil Pansus Pelindo, Ini Kata Lino Soal Kontrak JICT-Hutchison

Elza Astari Retaduari - detikFinance
Dipanggil Pansus Pelindo, Ini Kata Lino Soal Kontrak JICT-Hutchison
Jakarta - Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Panitia Khusus (Pansus) Pelindo. Lino pun menjelaskan mengenai perihal yang dipermasalahkan pansus dalam pertemuan sebelumnya.

Pansus Pelindo dibuat sebagai perkembangan dari kasus pengadaan crane yang ditangani Bareskrim. Dalam pemeriksaan sebelumnya, Pansus mempermasalahkan Lino terkait perpanjangan kontrak kerjasama Jakarta International Container Terminal (JICT) dengan perusahaan asal Hong Kong, Hutchison Port Holidings (HPH).

"(Perpanjangan) sangat menguntungkan Indonesia. Kita bisa bangun di mana-mana. Selasa pekan depan akan teken MoU Pelindo, I take over mengoperasikan pelabuhan Belawan dan Kuala Tanjung. Bersama Pelindo IV membangun pelabuhan Makasssar, Belitung dan Sorong. Seluruh fasilitas pelabuhan akan kita take over," ungkap Lino.

Hal tersebut disampaikannya sebelum pemeriksaan dimulai di Ruang Pansus C, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (4/12/2015). Pansus Pelindo mempermasalahkan pernyataan Lino yang sebelumnya menyebut saham mayoritas sudah milik Pelindo. Padahal ternyata hal tersebut, menurut Pansus, belum terbukti.

Pansus juga merasa menemukan indikasi pelanggaran Undang-Undang dalam kontrak perpanjangan konsesi JICT itu sebab ada perbedaan dari keterangan mengenai saham pengelolaan JICT. Menurut Lino itu dikarenakan pihaknya masih merujuk pada akte yang lama. Sehingga muncul keterangan bahwa HPH memiliki 51%, Pelindo II 48,9%, dan Koperasi Pegawai Kemaritiman 0,10%.

"Kita terpaksa karena JICT kondisinya tidak menguntungkan kita. Kita harus ambil jalan cepat referensinya pakai akte lama. Di kontrak sebelum mereka bayar uang muka, kontrak belum efektif. Baru ditandatangani Juli," kata Lino.

"JICT pake acara mogok. Saya harus ambil decision, supaya direksi bisa diangkat. Secara de facto saya sudah 51% share. Ini taktis saja. beberapa hari kemudian kita proses dengan perubahan," lanjutnya.

Pansus yang dipimpin oleh politisi PDIP Rieke Dyah Pitaloka juga mempermasalahkan mengenai perlu adanya konsensi untuk memperpanjang kontrak pengelolaan pelabuhan. Sementara Menko Kemaritiman Rizal Ramli yang sebelumnya juga sudah dimintai keterangan oleh pansus menyebut perlu dilakukannya konsesi sebelum memperpanjang kontrak.

Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan, dan mantan Menhub E.E Mangindaan. Bahkan Lino dinilai telah melanggar sejumlah peraturan dan UU.

"Ada kesan saya ga patuh sama UU. Saya sangat patuh UU dan tidak menginterpretasikan UU. Saya bukan orang hukum, sehingga saya pakai legal adviser. Kami tidak akan pernah dengan sengaja melanggar UU termasuk UU Pelayaran. Regulator pahamnya begini, saya begini," tukasnya.

Lino juga mengatakan bahwa perpanjangan kontrak berdasarkan rekomendasi BPKP. Yakni bahwa rencana investasi dan perpanjangan kerja sama pengoperasian JICT akan memberikan manfaat bagi perdagangan dan perekonomian nasional.

Selain Rieke sejumlah pansus yang hadir dalam pemeriksaan kali ini adalah Teguh Juwarno, Masinton Pasaribu, Nasril Bahar, dan Nurdin Tampubolon. Sejumlah pihak juga turut hadir dalam pansus ini seperti Direktur Keuangan JICT Budi Cahyono.






(ear/hns)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed