.webp)
Fuad, mengaku target pajak yang tinggi, yaitu Rp 1.294 triliun, kurang tepat ketika perekonomian tengah mengalami perlambatan. Beberapa tahun lalu, ekonomi tumbuh sekitar 6%, namun sejak awal 2015 mulai melambat dan diproyeksi hanya akan mencapai 4,8%.
Perlambatan ekonomi Indonesia tahun ini lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi global yang masih bergejolak, penurunan harga komoditas dan beberapa kebijakan moneter negara-negara maju, seperti Amerika Serikat (AS), Jepang, China, dan Uni Eropa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di sisi lain, kapasitas Ditjen Pajak masih terlalu kecil untuk mengejar para wajib pajak (WP). Ini persoalan lama yang dulunya Fuad terus perjuangkan. Kapasitas meliputi jumlah kantor cabang, petugas pajak hingga anggaran untuk operasional.
"Jadi persoalannya di kapasitas," tegas Fuad.
Fuad membandingkan dengan negara-negara maju, seperti Jepang, Jerman dan AS. Meski sudah lengkap dengan sistem online, namun secara kapasitas tetap besar. Kantor cabang dan petugas pajak berada di mana-mana, serta anggarannya pun mencukupi.
"Karena tetap saja, WP itu butuh pelayanan dari petugas, WP butuh informasi langsung dan itu tidak bisa hanya dengan sistem online," paparnya.
Peningkatan kapasitas bukan berarti harus memisahkan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun, diharapkan ada fleksibilitas dibandingkan instansi lainnya. Alasan paling sederhana menurut Fuad adalah, hampir seluruh belanja negara berasal dari pajak.
"Tambah kantor, tambah orang dalam jumlah besar. Itu sudah dari dulu diperjuangkan dan juga sudah disetujui oleh DPR. Tapi kok nggak dilaksanakan, jadi lebih di reformasi birokrasi," papar Komisaris PT Bank BRI Tbk tersebut.
Dari sisi gaji dan tunjangan pegawai, Fuad menilai sudah cukup. Apalagi pertengahan 2015, ada insentif berupa kenaikan tunjangan. Menurutnya, hal tersebut besar peranannya untuk pegawai agar tetap semangat mengejar target.
"Kalau gaji sudah cukup lah. Tapi memang budget untuk operasional yang harus ditambah," imbuhnya.
Meski demikian, perbaikan birokrasi yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menunjukkan hasil. Walaupun seharusnya bisa lebih cepat dari sekarang.
"Sudah ada perbaikan. Tapi sistem pemerintahan yang lambat sekali membuat kita susah untuk melakukan perubahan yang itu sudah dari dulu. Jadinya harus bersama-sama untuk membantu pajak ini," pungkasnya.
(mkl/rrd)
