Susi membandingkan, kementeriannya hanya mendapat sekitar 1/3 alokasi anggaran Kementerian Pertanian (Kementan). Padahal beban pekerjaan yang harus diselesaikan hampir sama, bahkan wilayah yang dikelola kementriannya 3 kali lebih luas dari Kementan.
"Kita mengelola dua per tiga (laut) wilayah lho, dapat anggaran kecil dengan kerjaan paling besar. Hanya sepertiga anggaran (Kementerian) Pertanian. Bisa disebut anomali ini namanya," ujar Susi dengan wajah kecewa saat konferensi pers di kantor KKP, Jakarta, Senin (7/12/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Masak iya Pertanian bisa dapat segitu (Rp 32,853 triliun) kita nggak. Kita hanya sepertiganya, sebaiknya bisa dapat 5-6 kali, semakin besar (anggaran) kan semakin besar ngereknya kita, semakin kenceng (produksi) nanti," jelas Susi.
Susi menuturkan, dengan anggaran sebesar Rp 13,8 triliun di 2016, kementeriannya menargetkan sektor perikanan bisa menyumbang Pendapat Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 12%. Sementara saat ini, sektor perikanan hanya berkontribusi sebesar 2,46%.
"Itu hitungan Litbang kami segitu. Dengan kita beli kapal dan sebagainya kita simulasikan bisa kejar 12% untuk PDB nasional. Malah kita maunya bisa 19% dengan anggaran segitu, tapi karena ekonomi slow down (melambat) kita target 12% saja. Itu dari simulasi anggaran yang kita dapat," terang Susi.
Sementara itu, dari data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), hingga kuartal III-2015 sumbangan sektor perikanan pada PDB nasional masih sebesar 2,46%.
"Perikanan kita bisa sumbang 2,4%, atau masih lebih besar dari kontribusi PDB kehutanan dan penebangan kayu 0,69%, peternakan 1,59%, hortikultura 1,59%. Namun masih lebih kecil dari PDB tanaman pangan 3,76% dan tanaman perkebunan 4,26%," pungkas Susi.
(hen/hen)











































