Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Jusuf Kalla (JK) menggelar Sidang Kabinet Paripurna dengan seluruh jajaran Kabinet Kerja di Istana Bogor. Agenda adalah pembahasan persiapan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.
Jokowi menekankan, dalam pelaksanaan tahun kedua pemerintahannya, semua jajaran harus mampu berlari cepat. Target sudah ditetapkan, dan harus tercapai pada akhir tahun depan.
"Tahun 2015 tinggal 3 minggu lagi, kita sudah perhatikan langkah setahun dan ini nanti akan sedikit kita evaluasi. Dan 2016 sudah saya sampaikan sejak nantinya Januari sudah harus berlari cepat," ungkapnya, membuka Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Bogor, Selasa (8/12/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mantan Gubernur DKI ini mencontohkan, misalnya dalam orientasi kinerja agar lebih mengarah kepada hasil, bukan lagi prosedur. Hal tersebut, menurutnya selama ini menjadi penghambat percepatan pembangunan.
"Semuanya harus berani membalikkan bahwa orientasi kita bukan prosedur tapi hasil. Prosedur itu mengikuti. Ini harus dibalik total. Semuanya harus pada orientasi hasil, bukan prosedur," ujarnya.
Maka dari itu, deregulasi harus segera dituntaskan. Jokowi menyebut 42.000 peraturan yang tidak tepat, meliputi Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Pemerintah (PP), dan Peraturan Menteri (Permen).
"Tahun depan harus hilang minimal separuh di setiap kementerian. Aturan ruwet yang menyebabkan kita terbelenggu sehingga tidak bisa cepat dan fleksibel, melompar, ini harus dihilangkan. Kumplukan semua Perpres, PP, Permen. Hilangkan yang tidak perlu. Hapus 42 ribu harus," pungkasnya. (mkl/rrd)











































