Bisnis Bioskop Dibuka Lebar untuk Asing, Ini Kritik Pengusaha Lokal

Jakarta - Para pengusaha bioskop lokal yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) menolak usulan Badan Ekonomi Kreatif yang ingin membuka kepemilikan bisinis bioskop hingga 51% untuk asing dalam Panduan Investasi yang tengah disusun.

Alasannya, bisokop-bioskop lokal bermodal pas-pasan yang tidak tergabung dalam jaringan bioskop besar seperti XXI, Cinemaxx, dan Blitz ‎baru saja hidup kembali setelah mati suri sejak tahun 1990-an. Bila ada bioskop asing bermodal besar yang masuk, bioskop lokal yang sudah dibangkitkan susah payah dalam 3 tahun terakhir akan mati lagi.

"‎Kami sudah 3 tahun terakhir membangkitkan bioskop non jaringan yang mati di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Riau, Sumatera Barat, dan sebagainya. Kalau asing masuk, mati kita," kata Ketua Umum GPBSI, Djonny Syarifuddin, saat dihubungi detikFinance, Rabu (9/12/2015).

Dalam 3 tahun ini, sudah ada 100 layar bioskop lokal di berbagai kota dan kabupaten seperti Semarang, Tegal, Banjarnegara, Padang yang baru kembali tumbuh dan berkembang.

"Ini pemberdayaan orang-orang yang ekonominya pas-pasan. Modalnya hanya Rp 2 miliar per layar, kalau bioskop jaringan seperti XXI Rp 6 miliar per layar," tuturnya.

Kata Djonny, bioskop-bioskop lokal yang tergabung dalam Forum Bioskop Independen ini perlu waktu supaya dapat bersaing dengan bioskop-bioskop besar.‎

"Beri waktu 5 tahun buat kita, jangan langsung dibuka buat asing. Kita sudah pontang-panting 3 tahun," cetusnya.

Djonny membantah pendapat Badan Ekonomi Kreatif bahwa kepemilikan pembukaan bisnis bioskop hingga‎ 51% untuk asing bakal membuat perfilman Indonesia makin bergeliat karena banyak semakin banyak bioskop.

"Banyaknya layar bioskop tidak berbanding lurus dengan film nasional," ucapnya.

Menurut dia, bioskop-bioskop asing tidak akan berbaik ‎hati begitu saja memutar film-film Indonesia. Bioskop asing tentu saja akan membawa film-film dari negara asalnya untuk dipasarkan pada penonton di Indonesia.

"Pasti ada 'boncengannya' juga, budaya mereka ikut masuk," tukasnya.

Alih-alih menggairahkan perfilman nasional, bisa-bisa film-film Indonesia malah makin tergusur karena ditekan oleh derasnya film-film asing yang dibawa oleh bioskop asing.

"Ini malah kontra produktif buat film nasional," dia memperingatkan.

Kalaupun pemerintah ingin membuka lebar bisnis bioskop untuk asing, Djonny meminta bioskop-bioskop asing tersebut bediri di kota-kota besar saja, tidak di kota-kota kecil yang sudah ada bioskop independen.

"Kalau di kota besar, mereka (asing) mau saingan sama XXI, Cinemaxx, Blitz, silakan saja," tutupnya.

Sebelumnya, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan pembahasan dengan Badan Ekonomi Kreatif yang menyampaikan beberapa usulan panduan investasi terkait dengan bidang usaha perfilman khususnya eksebisi.

Untuk sektor eksebisi atau bioskop, usulan dari intansi terkait adalah dibuka maksimal 51% untuk asing. Hal ini disebabkan karena rasio penduduk dan layar yang masih senjang.

(ang/ang)