Kemenkeu Gelar Forum Internasional, Kumpulkan Ratusan Ahli Ekonomi

Nusa Dua - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menggelar forum internasional untuk membahas reformasi fiskal dalam perekonomian Indonesia. Berbagai instansi dari dalam dan luar negeri serta puluhan ahli ekonomi akan hadir dalam forum ini.

Di antaranya adalah jajaran dari Kemenkeu, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Bank Indonesia (BI). Kemudian dari Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Pembangunan Asean (ADB) serta akademisi dari perguruan tinggi terbaik Indonesia. Total peserta adalah 250 orang.

Berdasarkan pantauan detikFinance, Kamis (10/12/2015), gelaran dilangsungkan di Hotel Nusa Dua, Bali selama dua hari ke depan. Ini diawali dengan pembukaan oleh Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dan dilanjutkan dengan paparan dari Pelaksana Tugas Kepala BPKF Suahasil Nazara.

Forum ini memang tidak terlepas dari dua kali pertemuan sebelumnya, yang diawali dengan pembahasan jebakan kelas menengah atau middle income trap (MIT) dan penyusunan program strategi percepatan pertumbuhan ekonomi. Sekarang fokusnya pada peran kebijakan fiskal agar Indonesia tak terjebak pada negara berpendatan kelas menengah.

Secara spesifik, materi turunannya adalah peran kebijakan fiskal dalam mengejar tujuan pembangunan termasuk tantangan fiskal yang dihadapi oleh negara-negara berkembang sejak krisis keuangan global. Selanjutnya cara terbaik mengamankan pendapatan yang diperlukan untuk memberikan dasar bagi transisi menengah, mengoptimalkan pendapatan sumber daya, dan menggunakan insentif fiskal.

Belanja pemerintah juga akan menjadi pembahasan. Ini terlihat pada tantangan negara berpenghasilan menengah dalam memenuhi beberapa kebutuhan pengeluaran dan latihan turun pada tiga bidang; infrastruktur, perlindungan sosial, insentif bagi pemerintah daerah. Termasuk tantangan pembiayaan anggaran pada saat yang sama sektor swasta adalah meningkatkan investasi.

Pada akhir acara, nantinya ditutup dengan paparan oleh Menkeu Bambang Brodjonegoro, Menteri PPN Sofyan Djalil dan Gubernur BI Agus Martowardojo. Diharapkan nantinya, kesimpulan acara menjadi satu rekomendasi yang akan diberikan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti dalam kebijakan.

(mkl/ang)