Keputusan Jokowi Pangkas Subsidi BBM Dinilai Tepat

Bali -

Pemerintah harus mereformasi fiskal secara menyeluruh untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, khususnya dari sisi belanja negara. Hal Ini telah dilakukan dengan memangkas subsidi energi dan dialihkan kepada belanja yang lebih produktif yaitu pembangunan infrastruktur.

"Pemerintah sudah sangat tepat dengan memangkas subsidi energi dan dialihkan kepada pembangunan infrastruktur," kata Direktur Eksekutif Goldman Schacs Pte, Reza Y Siregar dalam acara Forum Internasional Ekonomi dan Kebijakan Publik di Hotel Nusa Dua, Bali, Kamis (10/12/2015)

Diketahui dalam setahun setidaknya dana negara yang dihabiskan untuk mensubsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik mencapai Rp 300 triliun. Sementara penerimaa subsidi bukanlah orang yang tidak mampu, melainkan kalangan menengah ke atas.

Ia menuturkan, tugas selanjutnya pemerintah adalah dengan merealisasikan pembangunan infrastruktur. Namun harus dipahami, bahwa anggaran pembangunan tidak boleh kemudian tiba-tiba dihentikan. Sebab pembangunan terjadi secara berkelanjutan.

"Kita nggak bisa public investment kayak zigzag, naik turun. Uang untuk membiayai belanja infrastruktur itu besar," jelasnya

Meskipun sebenarnya dana tersebut masih belum cukup. Keterlibatan swasta dalam pembangunan juga besar pengaruhnya. Anggaran infrastruktur berfungsi sebagai awal atau dasar pembangunan untuk menarik pihak swasta untuk melanjutkan.

 "Kalo misalnya yang diinginkan Pak Jokowi adalah US$ 450 miliar, itu estimasi 8%-9% terhadap PDB untuk investasi setiap tahun sampe 2019. Paling-paling dari public investment itu cuma 2%-3% dari 8-9% tadi. Jadi masih ada gap sekitar 5%-6%. Itu mesti dateng dari private investment," papar Reza.

Dampaknya juga tidak serta merta berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Reza melihat pengalaman 34 negara dari 1970-2010, efek dari pembangunan infrastruktur dari belanja akan terlihat 2-3 tahun setelahnya.

"Itu harus terjadi suatu peningkatan berkelanjutan di investasi pemerintah selama paling nggak 24-36 bulan efeknya. Baru kemudian private investmentnya mulai masuk," terangnya.

Ketika sektor swasta masuk, berarti roda perekonomian yang besar mulai berputar dan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Maka kalau saya melihat seharusnya belanja itu tetap dipertahankan sampai lima tahun yang akan datang. Jadi saat masuk sektor swasta. Baru nanti dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi akan terlihat," tegar Reza.

Proyeksinya, ekonomi tahun ini hanya akan mencapai 4,8%. Namun pada 2016 bisa bergerak ke 5,2% dan berlanjut sampai dengan 5,7% di 2017 dan 6,4% di 2018.

"Pemerintah sudah tepat dengan membangun pembangkit listrik kemudian rumah, jalan di desa-desa, saluran irigasi hingga pelabuhan. Dampaknya nanti akan bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata," pungkasnya.

(mkl/hns)