Ini Hukuman Menteri Susi untuk Pelanggar HAM di Sektor Perikanan

Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti merasa prihatin dengan masih banyaknya pelanggaran hak asasi terhadap para pekerja di sektor perikanan.‎ Yang paling mengejutkan bagi Susi ialah kasus perbudakan Anak Buah Kapal (ABK) yang terjadi di Benjina dan Ambon beberapa waktu lalu.

"Kita terkaget-kaget dengan kejadian kita melawan IUU (Illegal Unreported Unregulated) Fishing. Begitu kita lakukan moratorium, kita larang transhipment, kita menguak perbudakan. Hal-hal seperti ini menyadarkan kita untuk segera menata dan mengatur‎," kata Susi dalam konferensi pers di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Kamis (10/12/2015).

Untuk mencegah terjadinya perbudakan di laut dan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia (HAM) lainnya, Susi menerbitkan Peraturan Menteri KP Nomor 35 Tahun 2015 tentang Sistem dan Sertifikasi HAM Perikanan (Permen KP HAM Perikanan).

Aturan ini mewajibkan perusahaan perikanan untuk menghormati HAM para pekerja, misalnya dengan pemberian waktu istirahat yang cukup, standar hidup yang layak, perlindungan dari resiko kerja, memberikan upah sesuai standar yang layak, dan sebagainya. Para pengusaha perikanan juga diwajibkan untuk memiliki Sertifikat HAM Perikanan

Ada sanksi bagi pengusaha yang tidak mengindahkan aturan ini dan melanggar HAM Perikanan. Dalam Pasal 12 Permen HAM Perikanan disebutkan bahwa pengusaha yang tidak memiliki Sertifikat HAM akan diberi sanksi mulai dari pembekuan sampai pencabutan Izin Usaha Perikanan, Izin Penangkapan Ikan, dan/atau izin kapal pengangkut ikan.

Menteri Kelautan dan Perikanan juga dapat memberikan rekomendasi pencabutan izin penggunaan tenaga kerja kepada Kementerian Ketenagakerjaan.

Adapun bagi pengusaha perikanan yang sudah memiliki Sertifikat HAM Perikanan namun melakukan pelanggaran HAM, sertifikatnya akan dicabut dan juga bisa terkena pembekuan sampai pencabutan Izin Usaha Perikanan, Izin Penangkapan Ikan, dan/atau izin kapal pengangkut ikan.

Lalu, Nakhoda atau Ahli Penangkapan Ikan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM Perikanan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(ang/ang)