Ini Dampak Buruk Subsidi BBM Bagi Ekonomi RI

Bali -

Pemangkasan subdisi energi menjadi satu pilhan kebijakan yang cukup berani dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di awal pemerintahannya. Padahal, selama bertahun-tahun kebijakan tersebut sulit diputuskan sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus dibiarkan 'sakit'.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara menuturkan subsidi energi menyimpan risiko besar terhadap APBN. Hal ini dikarenakan subsidi tersebut rawan dari pengaruh kondisi global.

Pertama, subsidi energi akan membengkak bila adanya lonjakan pada harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah. Ini terjadi di 2014, ketika anggaran subsidi energi melonjak sampai dengan Rp 350,3 triliun.

"Tahun 2014 saat harga minyak dunia naik dan rupiah melemah, subsidi energi kita melonjak tinggi karena sudah habis sebelum waktunya. Itu adalah risiko fiskal dan sekarang kita sudah tidak alami lagi," ungkapnya dalam acara Forum Internasional Ekonomi dan Kebijakan Publik di Hotel Nusa Dua, Bali, Kamis (10/12/2015)

Efeknya akan sangat buruk kepada anggaran negara. Belanja melonjak sementara penerimaan masih sulit mencapai target dan akhirnya ditutupi dengan utang. Bisa dibayangkan defisit anggaran akan melewati batas 3% terhadap PDB. Sangat disayangkan tentunya utang dipergunakan untuk hal yang bersifat tidak produktif seperti subsidi energi.

Sementara dalam kondisi sekarang, memang ada pelebaran defisit anggaran sampai dengan 2,7% atau penambahan utang sebesar Rp 94 triliun dari asumsi sebelumnya. Namun belanja lebih produktif, karena digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan yang dampaknya langsung terhadap masyakarat.

Pada APBN 2016, subsidi energi dipangkas 57,6% menjadi Rp 121 triliun. Kemudian dialihkan untuk beberapa pos belanja, seperti pendidikan yang naik 28,3% menjadi Rp 424,8 triliun, kesehatan naik 76,6% menjadi Rp 106,1 triliun dan infrastruktur naik 103,4% menjadi Rp 313,5 triliun.

"Subsidi itu harus diberikan kepada orang bukan kepada barang dan diterima dengan efektif oleh penerima," terang Suahasil.

Kedua, penerima subsidi adalah pemilik kendaraan dengan level pendapatan menengah ke atas. Sangat kecil menurut Suahasil masyarakat miskin mendapat subsid secara langsung. Artinya, subsidi hanya akan memperlebar ketimpangan antara masyarakat miskin dan kaya di Indonesia.

"Jadi sudah tidak tepat sasaran," tegasnya.

(mkl/hns)