.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin memastikan tidak ada lagi Kementerian Lembaga (KL) serta pemerintah daerah (Pemda) menerapkan program dengan bahasa bersayap atau absurd di tahun depan. Menurutnya, bahasa bersayap harus dihindari dalam penggunaan APBN.
"APBN itu besar, uangnya kan keluarnya ke mana untuk siapa kan harus jelas," tegas Jokowi saat penyerahan DIPA 2016 di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/12/2015).
Jokowi mengingatkan bahwa sudah banyak perubahan yang dilakukan dalam sistem penganggaran. Seperti pengalihan anggaran ke yang lebih produktif untuk pembangunan perekonomian. Hanya sekarang butuh ketepatan dalam realisasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Total APBN 2016 bernilai Rp 2095,7 triliun atau meningkat cukup tinggi dibandingkan APBN P 2015. Dari total tersebut distribusi 37,4% atau sekitar Rp 784,1 triliun dialokasikan melalui Kementerian Lembaga (KL) dan 36,7% atau Rp 770,2 triliun di transfer ke daerah dan dana desa.
"Kita akan bisa gunakan uang rakyat lebih optimal, lebih konkret, lebih terukur dan lebih tepat sasaran. Kalau kata-katanya tetap, penggunaannya juga saya yakin akan lebih optimal, lebih konkret, lebih terukur lebih tepat sasaran. Jangan menggunakan kata-kata yang tadi saya sampaikan," papar Jokowi.
Di samping itu, aparatur negara juga lebih mudah untuk memonitor pengeluaran dan manfaat yang ditimbulkan.
"Jika anggaran setiap kementerian lembaga dirumuskan dengan lebih jelas dan lebih konkret maka hal itu penting juga membantu para menteri kepala lembaga non kementerian, Gubernur, Bupati, Walikota, agar lebih mudah mengendalikan serta memonitor di K/L masing-masing," tukasnya.
(mkl/hns)
