Bank Dunia Minta RI Atasi Kemiskinan, Sofyan Djalil: Pemerintah Sedang Lakukan

Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Sofyan Djalil menyatakan rekomendasi Bank Dunia untuk pengentasan kemiskinan dan ketimpangan sudah dilakukan. Meskipun belum sepenuhnya efektif dan memberikan hasil yang memuaskan.

"Bank Dunia mempunyai beberapa rekomendasi dan sebenarnya kita sedang lakukan ke arah sana," kata Sofyan di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/12/2015)

Misalnya dengan peralihan tenaga kerja dari sektor informal kepada formal, dengan program pelatihan yang ditangani oleh Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker).

"Bagaimana memperkuat tenaga kerja masuk ke sektor formal, untuk itu perlu diubah beberapa pola pelatihan jadi supaya menyiapkan orang punya kemampuan tertentu maka kebijakan pendidikan dan pelatihan itu lebih difokuskan kepada preofesional training," ujarnya.

Kemudian peningkatan akses permodalan untuk pengusaha melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tahun depan pemerintah anggarkan Rp 110 triliun untuk mensubsidi bunga, agar bisa mencapai 9%.

"Terus perbaikan sanitasi itu mempengaruhi orang miskin, terus kemudian masalah lagi akses kepada peningkatan kualitas, dan efektifitas pelaksanaan di daerah. jadi berbagai rekomendasi yang dilihat oleh WB sudah diperbaiki," papar Sofyan.

Sofyan mengakui masalah yang terjadi hari ini merupakan dampak dari pola pembangunan sebelumnya yang sangat bergantung kepada harga komoditas. Saat harganya melambung tinggi, ekonomi serentak meningkat, namun saat harga jatuh, tidak ada persipan untuk mengantisipasi.

"Kita nggak bisa lagi mengikut pola pembangunan kemaren, kan sangat tergantung pada harga komoditas. Saat harganya tinggi, ekspor kita tinggi kemudian menciptakan lapangan kerja banyak di sektor itu. Oleh sebab itu kita harus mengubah pola yang seperti itu, supaya kedepan itu pendekatan kita harus lebih baik," terangnya.

Pemerintah optimis, angka kemiskinan bisa mencepai level 7% dalam lima tahun mendatang. Begitu juga dengan gini rasio yang diharapkan bisa bergeser dari 0,41 menjadi 0,37.

"Selama 10 tahu terakhir gini kita makin melebar dan memburuk itu meberikan gambaran yan terjadi. Makanya gubernur ada disini. Sekarang kan 0,41, targetnya 0,37 di 2019 dan tahun depan 0,39. Untuk menurunkan itu banyak yang harus diperbaiki," pungkasnya.

(mkl/hns)