Audit Investigasi PPD dan Damri Diserahkan ke Meneg BUMN

Jakarta - Departemen Keuangan menyerahkan proses audit investigasi pada PPD dan Damri terkait program debt swap dengan Inggris untuk pengadaan 1000 bus kepada kantor Meneg BUMN. Alasannya, pemegang saham di kedua perusahaan itu telah diwakilkan kepada Meneg BUMN. "Saya kita audit investigasi itu ditentukan oleh Kementerian BUMN," kata Dirjen Dirjen Perbendaharan Negara Depkeu Mulia P Nasution di Gedung Depkeu, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (4/3/2005).Dikatakan Mulia, usulan DPR agar dilakukan audit investigasi sebelum dilakukan penyerahan 1000 bus sebagai suatu hal yang harus ditindaklanjuti mengingat semua BUMN pada dasarnya harus diaudit. Ketika disinggung soal penunjukan auditor, Mulia mengatakan, hal itu akan ditentukan oleh pemegang saham dalam hal ini diwakili kantor Meneg BUMN. Tindak lanjut debt swap dengan Inggris itu menurut Mulia belum bisa dilakukan karena hingga saat ini pemerintah belum mendapat persetujuan anggaran penyediaan 1000 bus dengan DPR. "Kita tentunya memastikan dulu dananya ada atau tidak, baru bisa melakukan tindak lanjut termasuk dalam hal ini Dephub," kata Mulia.Inggris menurut Mulia, juga akan melihat lagi apakah mereka saat ini masih memungkinkan bisa memberikan potongan 25 persen atau lebih. Sedangkan dari pihak Indonesia akan kembali menghitung present valuenya masih menguntungkan atau tidak. "Kalau sudah tidak menguntungkan ya sudah tidak usah diambil," tegas Mulia. Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Darat Iskandar Abu Bakar menyebutkan, dari 1000 bus yang rencananya akan disediakan bagi program debt swap dengan Inggris, sebanyak 300 bus akan dialokasikan untuk PPD di Jakarta dan 700 sisanya akan diberikan kepada Damri untuk melayani kebutuhan daerah-daerah di seluruh Indonesia. "Masing-masing daerah bisa mengajukna untuk mendapatkan bus. Proposalnya ditujukan lewat Meneg BUMN," kata Iskandar. (qom/)