Pemerintah Takkan Tambah Lagi Dana Kompensasi BBM

Banten - Pemerintah tidak akan menambah dana kompensasi sosial penanggulangan kemiskinan sebagai dampak kenaikan harga BBM dari Rp 17,84 trilyun yang ditetapkan sebelumnya. Untuk efektifitas pengelolaan dana kompensasi itu, pemeritah berkomitmen untuk menentukan target-terget yang lebih spesifik dan tepat sasaran."Saya pastikan tidak mungkin ada kenaikan kembali. Tetapi yang jelas anggaran yang ada akan diolah dengan target yang lebih spesifik," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.Pernyataan itu ia sampaikan Presiden SB Y kepada wartawan siang ini di dermaga penyeberangan Merak, Banten, Jumat (4/3/2005). Sesaat sebelumnya, Presiden bersama rombongan melakukan inspeksi mendadak di pelabuhan tersebut dan perkampungan nelayan Lebuan, Pandeglang.Salah satu target yang spesifik yang dimaksudnya di atas, menurut SBY adalah bantuan untuk transportasi perkotaan. Sebenarnya menurut SBY, komponen itu tidak termasuk di dalam skema penyaluran dana kompensasi sosial, karena hitungan semula pemerintah tarif tranportasi umum hanya naik sebesar 6,5 persen saja. Namun kenyataan di berbagai propinsi menunjukkan adanya berbagai variasi kenaikan tarif mulai dari 5 persen hingga lebih dari 10 persen."Kita melihat pentingnya untuk memikirkan tambahan ongkos transportasi angkutan kota. Karenanya kita pikirkan bagaimana bantuan bagi golongan ekonomi lemah yang harus membayar lebih banyak lagi ongkos transpostasi itu," papar Presiden.Lebih lanjut Presiden menjelaskan bahwa dana tambahan Rp 10,5 trilyun diambil dari pos subsidi BBM yang telah dicabut per 1 Maret lalu. Dana tersebut akan menambah anggaran pos penanggulangan kemiskinan yang di dalam APBN 2005 ditetapkan sebesar Rp 7 trilyun.Saat ini Departemen Keuangan tengah menghitung dengan cermat alokasi penyaluran dari penyesuaian dana kompensasi kenaikan harga BBM untuk setiap pos yang direncanakan.Pada waktu dekat, pemerintah akan memintakan persetujuan DPR atas APBNP tersebut. (qom/)