Corporate Communication and Social Responsibility Division Head Palyja Meyritha Maryanie menjelaskan bahwa pihaknya bukan tidak mau melakukan penggantian. Namun ada sejumlah kendala yang dihadapi sehingga penggantian tidak bisa dilakukan.
Pertama adalah kendala di pembiayaan. Setiap penggantian jaringan instalasi pipa membutuhkan investasi baru yang tidak sedikit. Khusus di Kota Jakarta, sumber dana investasi baru berasal dari tarif.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebenarnya Pak Ahok (Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Poernama) sudah menyetujui usulan kenaikan tarif. Tapi belum mendapat persetujuan dari DPRD, sehingga belum bisa dilakukan. Jadi investasi baru pun belum bisa dilakukan," terang Meyritha di Bebek Bengil Resto, Jakarta, Rabu (16/12/2015).
Kendala kedua ada pada perizinan. Perizinan yang dimaksud terkait izin kegiatan penggalian, mengingat instalasi pipa air yang dikelola Palyja seluruhnya berada di dalam tanah.
"Masalahnya, untuk mendapat izin menggali 1 km saja itu sulitnya bukan main. Apa lagi harus mengganti 3.000 km. Jadi punya uang saya tidak cukup, harus ada dukungan dari sisi perizinannya juga," tambah dia.
Kendala ketiga, adalah tidak adanya peta asli yang bisa menunjukkan lokasi pipa utama jaringan instalasi air yang dikelola Palyja.
"Seperti yang saya bilang, 4.000 km pipa yang kami kelola dibangun saat zaman Belanda. Saat ini petanya nggak ada. Tanya PAM Jaya pun mereka nggak punya. Kita nggak mungkin dong bongkar jalan, bongkar bangunan bersejarah hanya untuk cari pipa," pungkas dia.
(dna/hns)











































