Cerita Darmin Nasution: Mengingat yang Terlupakan dalam Perjalanan Ekonomi RI

Cerita Darmin Nasution: Mengingat yang Terlupakan dalam Perjalanan Ekonomi RI

Maikel Jefriando - detikFinance
Jumat, 18 Des 2015 07:20 WIB
Cerita Darmin Nasution: Mengingat yang Terlupakan dalam Perjalanan Ekonomi RI
Foto: Maikel/detikFinance
Tangerang - Menko Perekonomian Darmin Nasution mengurai perekonomian Indonesia dalam belasan tahun terakhir. Di mulai dari penataan ekonomi pasca krisis moneter 1998, nikmatnya lonjakan harga komoditas di 2009, arus masuk dolar Amerika Serikat (AS) yang melimpah, hingga terlupakannya langkah penguatan industri dalam negeri.

Dalam bincang-bincang dengan wartawan di Hotel Aryaduta, Tangerang, Kamis malam (17/12/2015), Darmin bercerita, ekonomi Indonesia adalah gabungan dinamika global dan pondasi yang telah dibangun pemerintah.

Pasca krisis moneter 1998 berbagai pembenahan dilakukan. Terutama dari sisi sistem pemerintahan secara umum. Kemudian berlanjut kepada perbaikan fiskal dan moneter. Sampai akhirnya sekitar 2004 dampak krisis hilang sepenuhnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Setelah krisis Asia 1998, sebetulnya kita sudah mulai pulih dari dampak krisis 1998, kira-kira mungkin tahun 2004-2005," ungkap Darmin yang mengenakan batik berwarna coklat.

Masalah tidak selesai di sana. Pada 2007, saat Darmin menjabat Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, masalah baru muncul. Krisis pasar keuangan di Amerika Serikat (AS) membuat khawatir banyak negara, termasuk Indonesia. Walaupun hal tersebut dapat teredam dengan baik.

"Kejadian tersebut sebetulnya cukup dalam pengaruhnya, ke dalam perekonomian AS pada mulanya dan bergerak keluar. Akan tetapi semangat untuk melakukan reformasi strutural dan itu juga tinggi," paparnya.

Kondisi AS, Darmin menjelaskan memang cukup sulit. Banyak protes melalui demonstrasi yang timbul karena pasar keuangan AS dinilai terlalu bergerak jauh dari batasnya. Indikator paling sering didengungkan adalah ketimpangan pada kalangan masyarakat.

Alhasil, lahirlah jalan keluar melalui kebijakan moneter. Ini dikenal dengan nama quantitative easing, dengan menurunkan suku bunga acuan sampai 0,25% agar dolar dapat bergerak ke luar dari AS dan mencari lahan investasi yang menguntungkan. Yaitu negara berkembang, termasuk Indonesia.

"Sebetulnya langkah itu tidak lumrah di dalam khasanah ekonomi dan keuangan karena apa, karena tingkat bunga didorong mendekati 0%, baru kemaren dinaikan dari 0,25% menjadi 0,50%. Sebagai hasilnya, dolar suplainya meningkat secara tajam mencari, ibarat air bah mencari tempat yang rendah ke mana dia mengalir. Itu berarti ia mencari tempat investasi yang memberikan imbal hasil yang menarik. Itu umumnya di negara berkembang," terang Darmin.

Saat itu Darmin tengah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI). Ia pun melihat besarnya arus masuk dolar AS ke dalam negeri yang sangat melimpah. Bahkan dolar AS bisa sampai menembus level Rp 8.500. Dampak lain yang dirasakan adalah besarnya penyaluran kredit perbankan. Darmin mencatat angka pertumbuhan 40%. Sementara sekarang tak lebih dari 20%.

Meskipun disadari, bahwa ternyata arus tersebut harus ditahan. Sebab tanpa disadari mendorong produksi rupiah yang semakin besar.

"Dalam periode itu, kita bersama Menkeu sudah menyadari bahwa ini tidak boleh terlalu jauh, karena saatnya dia pergi kita menghadapi masalah lagi. Sayangnya memang waktu itu pemerintah juga cukup menikmati suplai dolar. Karena kita juga menerbitkan surat utang yang memerlukan demand," ujarnya.

Dalam periode yang sama, Indonesia juga mendapatkan berkah dari lonjakan harga komoditas. Hasil sumber daya alam (SDA) kemudian digali habis-habisan untuk diekspor. Sayangnya dalam bentuk mentah. China menjadi salah satu penerima hasil SDA terbesar Indonesia, karena ekonominya yang sedang tumbuh tinggi.

"Itu suatu super siklus di dalam harga dan permintaan dari hasil SDA," imbuhnya.

Segala kenikmatan tersebut menyisakan satu hal yang terlupakan oleh pemerintah, yaitu pembenahan industri manufaktur. Darmin bahkan membayangkan kembali kepada masa-masa itu dan turut membenahi industri manufaktur.

"Sebtulnya kalau kita mengulangi sejarah, periode itu semestinya dimanfaatkan untuk mendorong lahirnya industri manufatur," tegas Darmin.

Pemerintah terlena. Mungkin agak wajar, sebab pasca krisis moneter 1998, ekonomi Indonesia berhasil tumbuh di atas 6%. Harga komoditas yang tinggi mendorong lonjakan ekspor dan memposisikan necara transaksi berjalan pada level surplus.

"Jadi ideal sekali memang, terlihat yang relatif tinggi dibarengi dengan transaksi berjalan. Sehingga apalagi kurangnya. Tidak cukup motivasi lagi untuk mendorong sektor industri manufaktur," sebutnya.

Akibatnya mulai terasa di periode sekarang. Saat gejolak perekonomian bergeser dari AS ke Eropa, di samping perlambatan ekonomi Tiongkok. Indonesia seakan tidak ada kekuatan lagi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi selain konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah.

"Saya ingat siklus naik itu mulai berbalik, didalam komoditas SDA, itu sejak krisis Yunani terjadi. Itu terjadi pada 2011," tukasnya.

(mkl/ang)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini
Hide Ads