Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Edi Ganefo menjelaskan, para pengembang punya alasan tersendiri terkait hal tersebut.
Menurutnya, sangat sulit memperoleh lahan yang murah di tengah kota untuk membangun rumah yang harganya sesuai dengan kriteria rumah murah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk itu diperlukan peran pemerintah untuk menyediakan lahan murah di lokasi-lokasi strategis sebagai tempat berdirinya kawasan pemukiman murah, bagi MBR agar rumah yang dibangun tidak malah menimbulkan masalah baru.
"Memang dukungan pembiayaan saja tidak cukup. Masalah lahan juga penting jadi perhatian supaya bisa dibangun rumah murah yang dekat dengan transportasi umum dan pusat ekonomi. Jadi rumah yang dibangun jangan malah jadi masalah baru," pungkas dia.
Sebelumnya, CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengungkapkan bahwa program pembangunan perumahan yang sebagian besar diutujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tersebut kurang efektif.
Menurutnya, banyak para pengembang yang membangun rumah di lokasi yang tidaklah layak untuk dibangun rumah murah karena tidak terkoneksi dengan transportasi massal seperti kereta api, atau bahkan MRT dan LRT.
"Dengan demikian maka beban waktu dan biaya transportasi menjadi mahal dan tidak layak secara ekonomi untuk dihuni oleh masyarakat MBR," ujar dia dalam paparan risetnya yang dimuat dalam situs resmi IPW, Sabtu (19/12/2015).
Hal ini justru berpotensi menimbulkan maslah baru. Karena meskipun mendapat rumah dangan harga terjangkau, tapi MBR harus menanggung biaya lebih besar untuk keperluan transportasi.
(dna/rrd)










































