Pemerintah Tunjuk Konsultan Jepang Nilai Proyek LRT

Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menunjuk konsultan independen asal Jepang untuk menilai dan mengawasi nilai proyek kereta ringan (Light Rail Transit/LRT) di Bodetabek dan Palembang, Sumatera Selatan. Proyek tersebut dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) asal Indonesia yakni, PT Adhi Karya Tbk (ADHI) dan PT Waskita Karya Tbk (WSKT).

Bila proyek telah selesai dikerjakan, Kemenhub akan membayar biaya konstruksi LRT tersebut yang diambil dari alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Masing-masing kontraktor ajukan nilai selanjutnya kita hire (menunjuk) konsultan asal Jepang untuk nilai usulan dari tiap kontraktor," Kata Dirjen Perkeretaapian Kemenhub, Hermanto Dwiatmo di Jakarta, Senin (21/12/2015).

Sayangnya, Hermanto masih merahasiakan identitas konsultan asal Jepang itu. Hermanto menambahkan, proses pembangunan proyek LRT bakal dilanjutkan kembali pada Februari 2016 pasca evaluasi dokumen hingga perhitungan nilai proyek tuntas dilakukan.

Sedangkan, untuk nilai proyek, Hermato masih menunggu hasil perhitungan dari konsultan asal Jepang.

"Semua masih dihitung ulang investasi. Baik Waskita dan Adhi Karya akan memulai kembali pekerjaan pada Februari 2016," tambahnya.

Hermanto menargetkan proyek LRT Bodetabek fase I dan LRT Palembang bisa beroperasi membawa penumpang sebelum pagelaran Asian Games 2018. Seperti diketahui, Palembang dan DKI Jakarta akan menjadi tuan rumah pada pagelaran olahraga level Asia tersebut.

"Paling lambat keduanya selesai Agustus 2018," tegasnya.

Sebagai informasi, Waskita memperoleh penugasan pemerintah pusat untuk mengembangkan LRT di Palembang dengan rute Mahmud Badaruddin II–Masjid Agung Palembang–Jakabaring Sport City. Sedangkan Adhi Karya diminta membangun LRT fase I rute Cibubur-Cawang, Bekasi Timur-Cawang kemudian Cawang-Dukuh Atas.

(feb/hns)