Menurut Kepala Pusat Data dan Informasi Kementan, Suwandi, peningkatan produksi itu terjadi karena beberapa terobosan kebijakan yang langsung menyentuh petani dan masalah di lapangan. Pertama, revisi Perpres 172/2014 (tentang pengadaan barang dan jasa), dari Lelang menjadi penunjukan langsung pengadaan benih dan pupuk, berdampak agroinput diterima petani secara cepat dan tepat waktu.
Kedua, Kebijakan bantuan benih diberikan tidak di lokasi existing, berdampak pada perluasan areal tanam. Ketiga, kebijakan refocusing anggaran dari perjalanan dinas, rapat, seremoni dan lainya dialihkan untuk perbaikan irigasi, optimasi lahan dan alsintan. Operasionalisasi program di lapangan dengan pendampingan dan pengawalan secara masif di lapangan melibatkan penyuluh pertanian, peneliti, akademisi, serta mahasiswa, KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan) dan kelompok tani.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Suwandi menambahkan, Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, juga terjun langsung menangani tata niaga jagung, salah satunya dilakukan di Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Langkah tersebut dilakukan agar harga jual di tingkat petani naik.
"Harga jagung di Bima, NTB sempat Rp 1.500/kg. Petani menderita kerugian besar langsung diatasi dengan mengendalikan impor jagung, menentukan HPP jagung Rp 2.700/kg," kata Suwandi.
Selain itu, Suwandi mengatakan, solusi permanen tata niaga ini dibangun kerjasama petani, Bulog dan pelaku usaha. Pemerintah menangani pasar melalui Bulog dan Toko Tani Indonesia (TTI) dengan membeli jagung petani dan memperpendek rantai niaga. Selanjutnya, Bulog dapat menjual jagung langsung ke industri pakan ternak.
"Impor jagung hanya dilakukan Bulog dengan memperhatikan pasokan domestik. Dampak nyata kebijakan ini adalah harga jagung saat ini stabil berkisar Rp 3000/kg dan petani menikmati profit marjin yang wajar," tutur Suwandi
(hns/hns)











































