Direktur Pengadaan Perum Bulog Wahyu mengatakan, salah satu contoh belum maksimalnya upaya pemerintah meningkatkan potensi pertanian nasional adalah belum ada kebebasan bagi petani untuk menetukan jenis komoditi pangan yang bisa ditanam.
Penyebabnya, untuk menanam sangat tergantung pada sarana pertanian mana yang disubsidi pemerintah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Akibatnya, sambung dia, jenis komoditi yang diproduksi petani pun menjadi sangat terbatas pada jenis komoditi yang itu-itu saja. "Karena nggak punya kebebasan, dalam kondisi terpaksa, petani hanya tanam padi saja, kedelai saja," tutur dia.
Padahal, dengan kondisi alam yang beragam harusnya petani bisa lebih leluasa memilih komoditas apa yang akan ditanamnya. Karena, tidak semua tanaman cocok ditanam di semua tempat. Dan tidak semua tanaman bisa ditanam dengan kondisi cuaca yang berubah-ubah sepanjang tahun.
Bila ingin mencapai kedaulatan pangan, harusnya satu bidang tanah pertanian bisa dimanfaatkan untuk menanam berbagai ragam tanaman pangan sesuai musimnya. Tidak hanya padi dan kedelai misalnya.
Selain itu, ada pula lahan-lahan yang tidak bisa ditanami padi tetapi bisa ditanami tanaman pangan lainnya. Hanya saja, lantaran tidak disubsidi, petani jadi enggan menananm tanaman tersebut.
"Seperti singkong. Kita itu tanah banyak yang bisa ditanam singkong. Tapi nggak menguntungkan jadi sedikit yang mau tanam. Padahal Indonesia itu impor singkong," ujar Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk Franciscus Welirang dalam kesempatan yang sama.
Untuk itu, sambungnya, perlu ada upaya lebih serius dari pemerintah untuk memaksimalkan potensi alam di satu tempat untuk mencapai kedaulatan pangan seperti yang diinginkan.
"Kedaulatan pangan itu bukan beras cukup. Karena pangan bukan cuma beras. Apa pun potensi harus dimaksimalkan," simpul Pengamat Ekonomi Bob Randilawe.
(dna/hns)











































