Pemerintah akan Bentuk Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba

Jakarta - Sebagai upaya mengembangkan Danau Toba sebagai salah satu destinasi wisata utama di Indonesia, pemerintah akan membentuk Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba.

Badan ini dibentuk dengan tujuan agar pengelolaan Danau Toba lebih terkoordinasi sehingga bisa lebih cepat berkembang.

Menteri Pariwisata Arief Yahya mengungkapkan, Badan Otoritas Pariwisata ini berwenang untuk membangun infrastruktur dasar seperti bandar udara, jalan raya, dan sebagainya di Danau Toba. Saat ini, pembangunan infrastruktur di Danau Toba berjalan lambat karena ada tumpang tindih kewenangan di 7 institusi pemerintah.

"Ketika destinasi terpadu, pengelolaannya harus terintegrasi, Danau Toba pengelolanya harus satu. Sekarang yang mengelola (Danau Toba) ada 7 institusi. Padahal infrastruktur dasar nanti hanya satu, bandara satu, jalan tol satu," papar Arief dalam konferensi pers di Kemenko Kemaritiman dan Sumber Daya, Jakarta, Senin (28/12/2015).

Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba terdiri dari beberapa kementerian dan lembaga seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, dan lain-lain. Infrastruktur yang akan dibangun diantaranya jalan raya, pelabuhan, bandara, jaringan internet. Pembangunan infrastruktur akan dikoordinasikan bersama di Badan Otoritas Pariwisata.

"Misalnya, jalanan yang bangun Kementerian PUPR, Bandara oleh Kementerian Perhubungan.‎ Kit akan kembangkan pelabuhan, marina, jaringan internet, infrastruktur dasar," papar Arief.

Pada kesempatan yang sama, Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli menyatakan bahwa pembentukan Badan Otoritas Pariwisata ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan asing ke Indonesia dari 10 juta orang menjadi 20 juta orang dalam 5 tahun ke depan.

Pembentukan Badan Otoritas Pariwisata berkaca dari keberhasilan Bali Tourism Authority untuk pengembangan Nusa Dua, Bali.

"Ini supaya pengelolaan efektif, harus ada single destination single management untuk tiap 1 tujuan wisata, yaitu dalam bentuk otoritas. Contoh yang berhasil adalah Bali Tourism Authority di Nusa Dua," tutur Rizal.

Dia menambahkan, Badan Otoritas Pariwisata akan dibentuk di 10 destinasi wisata, bukan hanya di Danau Toba. Untuk sementara dipilih 10 destinasi karena keterbatasan anggaran dan supaya ada momentum pengembangan pariwisata terlebih dulu.

"Kami sudah masukan ke budget 2016 akan kembangkan 10 daerah tujuan wisata di luar Bali. Sebetulnya banyak tujuan wisata di Indonesia yang bagus-bagus.‎ Sengaja dipilih 10 walau tujuan wisata yang bagus di Indonesia banyak sekali. Kalau 100 (daerah wisata) nggak ada dampaknya, momentumnya, anggaran kita juga terbatas," ucapnya.

Untuk pilot project, Badan Otoritas Pariwisata akan dibentuk di Danau Toba. Ditargetkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk payung hukumnya sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal tahun 2016.

"Mudah-mudahan awal tahun depan bisa ditandatangani Presiden Keppres-nya," pungkas Rizal.

(ang/ang)