Pengembangan Pariwisata Danau Toba Butuh Rp 70 Triliun

Jakarta - Danau Toba memerlukan pembangunan sejumlah infrastruktur seperti jalan raya, bandar udara, jaringan komunikasi, hingga hotel agar bisa menjadi destinasi wisata yang nyaman dan mudah dikunjungi oleh turis mancanegara.

Menteri Pariwisata Arief Yahya memperkirakan bahwa pengembangan Danau Toba tersebut membutuhkan dana hingga Rp 70 triliun. ‎Perhitungan kasar ini berdasarkan perbandingan dengan dana yang dibutuhkan untuk pengembangan beberapa daerah wisata lain yang kondisinya juga minim fasilitas dan infrastruktur.

"Mandalika itu sekitar Rp 36 triliun untuk 1.000 hektar. Tanjung Lesung itu sekitar Rp 70 triliun. Jadi kira-kira Danau Toba sekitar Rp 70 triliun. Nanti detailnya Badan Otoritas Pariwisata yang menghitung," ujar Arief Yahya saat ditemui di Kemenko Kemaritiman dan Sumber Daya, Jakarta, Senin (27/12/2015).

Dia menambahkan, tentu pemerintah tidak perlu menanggung seluruh dana sebesar Rp 70 triliun tersebut. Pemerintah hanya akan menganggarkan dana untuk infrastruktur dasar saja, sisanya dibangun oleh badan usaha swasta ataupun milik negara (BUMN). ‎

"Pemerintah fokus ke infrastruktur dasar, bandara, jalan. Badan usaha yang bangun amenitas, pemerintah nggak fokus di situ," ujarnya.

Arief menyebut Tanjung Lesung di Jawa Barat sebagai contoh destinasi wisata yang dikembangkan dengan dana dari pihak swasta. Perusahaan swasta bernama PT Banten West Java menggelontorkan uang Rp 70 triliun untuk mengembangkan Tanjung Lesung.

"Tanjung Lesung itu Rp 70 triliun dari PT Banten West Java," tuturnya.

Kerjasama antara pemerintah dengan swasta untuk pengembangan daerah wisata ke depan akan semakin erat karena pemerintah akan membentuk Badan Otoritas Pariwisata di 10 daerah tujuan wisata. Badan ini akan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas di daerah tujuan wisata, termasuk melalui kerjasama dengan swasta.

Untuk tahap awal, Badan Otoritas Pariwisata akan dibentuk di Danau Toba. Rencananya, Candi Borobudur akan menyusul.

"Yang paling mendesak adalah Danau Toba dan Borobudur, karena dua-duanya saat ini dikelola oleh terlalu banyak otoritas," pungkas Arief.

(ang/ang)