Menkeu Bambang: Defisit Anggaran 2015 2,8% dari PDB

Jakarta - Berdasarkan realisasi (sementara) pendapatan negara sebesar Rp 1.491,5 triliun dan belanja negara sebesar Rp 1.810,0 triliun, maka realisasi defisit anggaran dalam APBNP 2015 mencapai Rp 318,5 triliun atau 2,8% dari PDB.

Angka tersebut di bawah ketentuan maksimal 3% mengacu pada UU no 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Realisasi ini lebih tinggi dari target defisit anggaran dalam APBNP 2015 Rp 222,5 triliun (1,9% dari PDB).

Demikian disampaikan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam keterangan resminya yang diterima detikFinance, Minggu (3/1/2015).

Dengan defisit tersebut, berimplikasi pada peningkatan realisasi pembiayaan anggaran yang mencapai Rp 329,4 triliun atau 147,3% dari target dalam APBNP 2015 sebesar Rp 222,5 triliun.

Realisasi pembiayaan anggaran tersebut berasal dari pembiayaan dalam negeri (neto) sebesar Rp 309,3 triliun dan pembiayaan luar negeri (neto) sebesar Rp 20,0 triliun.

Berdasarkan realisasi defisit anggaran sebesar Rp 318,5 triliun dan realisasi pembiayaan anggaran sebesar Rp 329,3 triliun, maka pelaksanaan APBNP 2015 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 10,8 triliun.

Sehubungan dengan pengelolaan utang, outstanding utang per 31 Desember 2015 mencapai Rp 3.089 triliun.

Dengan kondisi tersebut, Debt to GDP ratio ada pada kisaran 27% atau di bawah batas aman 60% seperti ditetapkan dalam UU no 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

"Tentu ada rasa tidak puas dari pencapaian tersebut di atas, namun saya juga bersyukur bahwa hasil yang dicapai tersebut adalah hasil yang terbaik di tengah perlambatan ekonomi global yang berimbas kepada ekonomi domestik, khususnya disebabkan oleh menurunnya harga dan permintaan komoditi dari negara mitra dagang Indonesia seperti Tiongkok dan Eropa," kata Bambang.

Bambang menyebutkan, upaya mendorong kebijakan pro investasi dan untuk mendorong daya beli domestik pun serta untuk meredam terjadinya pengangguran juga telah dilaksanakan Pemerintah, yang mana hal ini akan terus dilanjutkan secara berkesinambungan.

"Saya percaya di tahun 2016 manfaat kebijakan yang diterapkan tersebut telah mulai dirasakan. Di samping itu untuk APBN 2016, kami tak ragu untuk melakukan revisi khususnya terkait penerimaan negara dengan basis realisasi penerimaan negara tahun 2015 dan tentunya rencana pelaksanaan tax amnesty sehingga APBN 2016 lebih kredibel dan tetap dapat mewujudkan Nawacita," ujarnya.

(mkl/drk)