Mentan 'Tancap Gas' Teken Kontrak Pengadaan Rp 34,6 T

Mentan 'Tancap Gas' Teken Kontrak Pengadaan Rp 34,6 T

Michael Agustinus - detikFinance
Senin, 04 Jan 2016 10:36 WIB
Mentan Tancap Gas Teken Kontrak Pengadaan Rp 34,6 T
Jakarta - Hari pertama kerja di 2016 ini, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman langsung tancap gas untuk ‎mempercepat pelaksanaan program-program Kementerian Pertanian (Kementan) dengan meneken kontrak untuk sejumlah pengadaan dengan total nilai Rp 34,6 triliun.

Kontrak yang ditandatangani pada hari ini diantaranya untuk pengadaan alat mesin pertanian (alsintan), pencetakan sawah baru, pengadaan pupuk subsidi, dan pengadaan benih subsidi.

Dari kontrak senilai Rp 34,6 triliun tersebut, dana sebanyak Rp 30 triliun berasal dari anggaran subsidi, sisa Rp 4,6 triliun berasal dari anggaran Kementan. Dengan ditandatanganinya kontrak-kontrak ini, Kementan telah memproses 14,6% dari total alokasi anggarannya dalam APBN 2016 di hari kerja pertama 2016.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Hari pertama tahun 2016, hari ini kita lelang Rp 34,6 triliun. Diantaranya pupuk Rp 30 triliun, Rp 4,6 triliun untuk alsintan dan seterusnya. Total di luar pupuk, kita hari ini start 14,6% dari anggaran kita di hari pertama kerja," kata Amran dalam sambutannya saat Penandatanganan ‎Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa 2016 di Kementan, Jakarta, Senin (4/1/2016).

‎Dengan telah ditekennya kontrak-kontrak ini, Amran berharap program-program untuk mendorong produksi pangan nasional di 2016 bisa langsung tancap gas.‎ Dirinya berpesan kepada Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) dan Sang Hyang Sri (SHS) agar tidak terlambat mendistribusikan pupuk dan benih ke petani, sehingga musim tanam tak terhambat.

"Saya pesan ke PIHC, setiap kita ke lapangan keluhannya pupuk. Saya pesan ke Dirut SHS, tolong benih ini nafasnya pertanian, kalian penentu maju mundurnya negara kita. Tolong kita kerja keras ke depan, jangan sampai ada keluhan. Target kita di 2016 luas tanam padi 9 juta hektar," tandasnya.

Amran juga ‎berpesan kepada para bawahannya agar bekerja cepat, tidak menunda-nunda lelang pengadaan barang dan jasa. Jika ada pejabat yang lamban dalam melakukan lelang, jabatannya akan dilelang.

"Kalau lelang terlambat, jabatan dilelang. Minggu depan sudah ada 9 pejabat eselon II yang jabatannya dilelang," pungkasnya.

(hns/hns)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads