Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, menyampaikan hasil Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/1/2016)
"Harus dilakukan adalah perubahan nomenklatur di masing-masing kelembagaan. Sekarang dipakai bahasa sederhana. Oleh Presiden dam Wapres disebut dengan bahasa bercanda, bahasa susinisasi yaitu di KKP," terang Pramono.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nah di tempat-tempat yang lain akan dilakukan hal yang sama. Di tempat Bu Susi kurang lebih Rp 2 triliun," ujarnya.
Masih ada beberapa K/L yang belum mampu untuk melakukan instruksi Presiden Jokowi. Sehingga dianggap sangat lambat dan diharapkan segera mempercepat kinerjanya di 2016 ini. Sesuai dengan temanya, 2016 adalah tahun percepatan kerja.
"Ada memang kementerian yang belum melakukan. Nah kementerian yang belum itu lah yang dipercepat, yang disebut oleh Presiden merupakan tahun percepatan kerja tadi. Mengenai kementeriannya, Seskab tahu," tegas Pramono.
(mkl/dnl)











































