JK Sebut Perbaikan 4 Hal Ini Bisa Bikin RI Kuat di Dunia

Jakarta - Dalam sambutannya saat meluncurkan layanan izin investasi 3 jam di depan ratusan investor yang memenuhi Ruang Nusantara I, Gedung Suhartoyo, Kantor BKPM, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut ada 4 sektor yang perlu dibenahi agar Indonesia bisa menjadi negara kuat.

Keempat sektor tersebut adalah keuangan, infrastruktur, energi, dan birokrasi. Bila masalah-masalah di 4 sektor itu bisa dibereskan, JK yakin Indonesia dapat menjadi negara yang kuat dan menjadi pemenang di era persaingan global saat ini.

‎"Dengan perbaikan sektor keuangan, infrastruktur, energi, dan birokrasi, Indonesia akan menjadi kekuatan yang sulit tersaingi di dunia," kata JK dalam sambutan saat acara Launching Izin Investasi 3 Jam di Kantor BKPM, Jakarta, Senin (11/1/2016).

Pertama, di sektor keuangan, menurut JK ada masalah bunga bank. Bunga kredit untuk usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia masih tergolong tinggi dibanding negara-negara tetangga. ‎Pemerintah terus berupaya menekan bunga pinjaman agar UKM di Indonesia bisa lebih mudah memperoleh modal pengembangan usaha.

Salah satunya dengan menurunkan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi 9% mulai 2016.

"Bunga di Indonesia masih tinggi. Karena itu bunga KUR mulai Januari ini harus single digit. Kita sudah jalankan itu di tingkat ekonomi retail. Bukan zamannya lagi bunga tinggi," tandasnya.

Kedua, di sektor infrastruktur Indonesia lemah sehingga biaya logistik menjadi tinggi, perlu pembangunan banyak infrastruktur baru supaya biaya logistik bisa efisien. Karena itu, pemerintah meningkatkan anggaran untuk infrastuktur pada 2016 ini menjadi Rp 310 triliun.

"Kita sadari biaya logistik Indonesia tinggi karena infrastruktur kurang. Kalau kita lihat berita tiap hari, yang diresmikan jalan dan jembatan. Di 2016 anggaran infrastruktur Rp 310 triliun, naik 50% dibanding 2015. Sekarang kita lebih cepat 5 bulan untuk pelaksanaan proyek, kemarin 2015 baru mulai Juni, sekarang Januari," dia menjelaskan.

Ketiga, masalah di sektor energi terkait listrik dan biaya energi. ‎"Masalah energi selalu ada hubungannya dengan listrik, gas, dan lain-lain. Tahun lalu sudah ditandatangani kontrak 19.000 MW listrik baru. Tahun ini 20.000 MW kontrak baru lagi akan ditandatangani. Pada tahun-tahun yang akan datang, kebutuhan listrik akan dipenuhi dengan harga bersaing, pasti lebih murah dibanding negara-negara tetangga Indonesia," ucap JK.‎

Keempat, masalah birokrasi perizinan yang masih lamban.‎ Untuk memangkas panjangnya birokrasi ini, pemerintah terus menelurkan paket-paket kebijakan untuk mempermudah perizinan. "Kita memotong banyak langkah (birokrasi) itu dengan paket-paket kebijakan yang kita umumkan setiap 2 minggu agar tercermin bahwa kita konsisten memperbaiki birokrasi pemerintahan," ungkapnya.‎

Menurut JK, perbaikan di 4 sektor tersebut‎ sangat mendesak untuk dilakukan karena situasi ekonomi dunia sekarang sedang buruk. Lesunya perekonomian dunia membuat persaingan antar negara makin keras karena pasar makin terbatas.

Pemenang dalam persaingan ini adalah negara yang perekonomiannya paling efisien. Karena itu, Indonesia harus segera berbenah agar bisa menjadi pemenang.

"Kita menyadari dengan kondisi seperti ini, persaingan jadi lebih ketat. Persaingan selalu dimenangkan yang lebih efisien," tutupnya.

(hns/hns)