Revisi Aturan DNI, Jokowi Minta Investasi Tak Ganggu UMKM

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan keterbukaan investasi asing di dalam negeri tidak mengganggu kelompok usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Sehingga sektor-sektor yang kemudian akan dibuka harus dilihat lebih komperhensif dan tepat.

Demikian arahan Jokowi yang disampaikan oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution dalam konferensi pers usai rapat kabinet terbatas terkait revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 tahun 2014 tentang Daftar Negatif Investasi (DNI) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (12/1/2016).

"Presiden sampaikan, pada dasarnya untuk melindungi UMKM, artinya ada kegiatan yang memang untuk UMKM itu akan tetap dipertahankan," ujarnya.

Darmin mencontohkan salah satunya adalah sektor farmasi. Sektor ini akan melibatkan investasi besar, sebab meliputi teknologi canggih yang sulit untuk dijalankan oleh kelompok UMKM.

"Misal pabrik farmasi, itu kan tidak mungkin UMKM, pasti perusahaan besar. Tapi prinsipnya, satu UU akan dihormati, UMKM akan dipertahankan, diperkuat," jelasnya.

Pada arahannya, juga disampaikan bahwa pembahasan revisi DNI harus dilakukan dalam waktu cepat. Setidaknya setengah dari target sektor yang direncanakan dapat selesai. Total yang akan dibahas adalah 754 komponen dari puluhan sektor.

"Dengan prinsip seperti itu, Presiden mengatakan agar segera dilakukan perbaikan perubahan terhadap DNI kita yang diharapkan dalam waktu 2 minggu sudah mulai keluar satu putaran. Karena akan ada putaran berikutnya," papar Darmin.

(mkl/hns)