Kamis, 14 Jan 2016 09:58 WIB
Bangun Jalan Trans Papua, Pegawai Disandera dan Harus Ditebus Rp 1 Miliar
foto: jalan di trans Papua
Jakarta - Pembangunan Jalan Trans Papua sepanjang 4.325 kilometer (km) bukan pekerjaan mudah. Ada sejumlah tantangan yang dihadapi untuk menyambungkan berbagai kabupaten dan kota di pelosok Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Demikian seperti disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, saat berbincang dengan detikFinance, di ruang kerjanya, Selasa (12/1/2016) malam.
"Pekerjaan di Papua itu sangat menantang. Saya bahkan waktu kemarin kunjungan dengan Pak Presiden meninjau ke sana dapat laporan sampai ada pegawai satker (satuan kerja) yang disandera oleh OPM," ujar dia.
Kejadian penyanderaan seringkali terjadi, dan dialami satuan kerja yang bertugas di kawasan yang saat ini masih ditutupi hutan lebat tersebut.
"Malah tadinya saya nggak sadar kalau yang persentasi waktu itu adalah orang PU, karena dia nggak pakai atribut PU. Dia takut disandera, karena kalau di sana pakai atribut PU itu jadi sasaran karena dianggap orang punya duit," tutur Basuki.
Motif penyanderaan berkaitan dengan faktor ekonomi karena setiap orang yang disandera akan dimintai tebusan agar dibebaskan.
"Yang disandera itu dibebaskan, tapi sebelumnya dimintai tebusan dulu Rp 1 miliar. Makanya sangat berat kita kalau harus melepas satker atau kontraktor sendiri tanpa pengawalan. Makanya sekarang kita kerja sama dengan Zeni Tempur-nya TNI AD (Tentara Nasional Indonesia)," tandas Basuki.
(dna/feb)
Demikian seperti disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, saat berbincang dengan detikFinance, di ruang kerjanya, Selasa (12/1/2016) malam.
"Pekerjaan di Papua itu sangat menantang. Saya bahkan waktu kemarin kunjungan dengan Pak Presiden meninjau ke sana dapat laporan sampai ada pegawai satker (satuan kerja) yang disandera oleh OPM," ujar dia.
"Malah tadinya saya nggak sadar kalau yang persentasi waktu itu adalah orang PU, karena dia nggak pakai atribut PU. Dia takut disandera, karena kalau di sana pakai atribut PU itu jadi sasaran karena dianggap orang punya duit," tutur Basuki.
Motif penyanderaan berkaitan dengan faktor ekonomi karena setiap orang yang disandera akan dimintai tebusan agar dibebaskan.
"Yang disandera itu dibebaskan, tapi sebelumnya dimintai tebusan dulu Rp 1 miliar. Makanya sangat berat kita kalau harus melepas satker atau kontraktor sendiri tanpa pengawalan. Makanya sekarang kita kerja sama dengan Zeni Tempur-nya TNI AD (Tentara Nasional Indonesia)," tandas Basuki.
(dna/feb)
