Jalan di Perbatasan Kalimantan-Malaysia 1.770 Km Harus Tersambung di 2018

Jakarta -

Pemerintah kian fokus melakukan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah terluar. Tahun 2018, ruas jalan paralel perbatasan di Kalimantan sepanjang 1.770 km ditargetkan tembus dan dapat dilalui kendaraan.

Jalan Paralel Perbatasan adalah jalan nasional yang dibangun membentang dari ujung barat hingga ujung timur Pulau Kalimantan, dan sejajar dengan garis perbatasan negara Indoneisa-Malaysia.

"Saat ini tinggal tersisa sekitar 448 km yang belum dibuka untuk jalan," jelas Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Bastian Sihombing, dalam keterangan tertulis yang disampaikan pihak Kementerian PUPR, Sabtu (16/1/2016).

Terkait pembukaan jalan tersebut, Menko Polhukam Luhut Panjaitan dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono kemarin melakukan kunjungan langsung keloasi pekerjaan. Kunjungan juga dilakukan untuk memantau perkembangan renovasi Pos Batas Lintas Negara (PBLN) Entikong Kalimantan Barat.

Ditambahkan Bastian, untuk melanjutkan membuka jalan Kementerian PUPR bekerjasama dengan Zeni TNI AD dengan watu yang dibutuhkan 2 tahun lagi. Tahun ini alokasi dana yang dibutuhkan sekitar Rp 300 miliar.

Akses jalan yang terbuka itu diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar khususnya di daerah perbatasan.

Sejauh ini progres pembangunan akses jalan di daerah Kalimantan Barat telah berjalan 15%. Padahal, proses pembangunan baru berjalan efektif pada Agustus tahun 2015 atau baru berjalan 5 bulan. "Tahun sebelumnya sudah berlangsung hanya saja tidak seagresif sekarang," tuturnya.

Menurut Bastian, akses jalan dari PLBN dalam jangka pendek akan dibuka dengan lebar 25 meter. Sementara untuk jangka panjang akan ditingkatkan menjadi 50 meter. Oleh sebab itu sisi kanan/kiri jalan dari sekarang mulai dilakukan antisipasi untuk pengembangan ke depan.

Menurutnya, jalan perbatasan di ruas Entikong hingga Balai Karangan yang dibangun 4 lajur nantinya, akan menjadi urat nadi perekonomian di Provinsi Kalbar, terlebih menyambut MEA.

"Saat ini sejak dibangunnya PLBN, geliat perekonomian mulai terasa. Ditandai dengan melonjaknya harga tanah disekitar Wilayah ini," ucap Bastian.

Mengenai pembebasan lahan akan berjalan pararel sambil membangun yang sudah bebas. Di sisi lain masyarakat perlahan-lahan bersedia untuk direlokasi ke tempat yang baru.

"Untuk Kalimantan dari total 1.770 KM terdiri dari 726 km di Kalimantan Barat, 223 km di Kaltim, dan 820 km di Kalimantan Utara. Sisanya 448 km akan segera dilanjutkan," pungkas Bastian.

(dna/dnl)