Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Masalah Perdagangan Bebas Batam untuk Kelima Kalinya

Jakarta - Rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada sore ini kembali membahas permasalahan kawasan perdagangan bebas, atau Free Trade Zone (FTZ) Batam. Ini merupakan rapat kelima yang digelar untuk mencari solusi terbaik.

"Rapat kali ini adalah rapat terbatas yang kurang lebih yang kelima ini, mengenai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas FTZ di Batam," ungkap Jokowi, saat membuka rapat di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/1/2016)

Kawasan Batam menjadi persoalan, karena ada dualisme‎ pengelolaan, yakni dari Pemerintah Daerah dan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Menurut Jokowi, hal tersebut memberikan dampak ketidakpastian hukum bagi investor.

"‎Ini juga berdampak kepada kepastian hukum bagi investor, masalah penyediaan infrastruktur, masalah kelambanan dalam perizinan, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Saya ingin masalah ini segera diselesaikan," terangnya.

Jokowi menambahkan, sekarang sudah masuk dalam era kompetisi. Indonesia membutuhkan banyak kawasan ekonomi khusus untuk mendorong industrialisasi lebih baik. Masalah seperti Batam, seharusnya sudah terselesaikan sejak sebelumnya.

"Seluruh kawasan ekonomi khusus harus mempunyai daya tarik, memiliki daya saing, competitiveness, mempunyai keunggulan-keunggulan, sehingga kita perlu mengurai dan harus berani menyelesaikan persoalan-persoalan, mengurai hambatan-hambatan yang membuat KEK ini sulit dibangun dan tidak berkembang dengan baik," paparnya.

Rapat dimulai sekitar pukul 14.30 WIB. Hadir dalam rapat adalah Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Maritim Rizal Ramli, Menko Puan Maharani‎, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri PPN Sofyan Djalil, dan Kepala BKPM Franky Sibarani.

(mkl/dnl)