Kejar Serapan 3,9 Juta Ton Beras, Bulog Minta Fleksibilitas HPP

Jakarta - Tahun ini, Perum Bulog menargetkan pengadaan beras hingga 3,9 juta dari petani‎ untuk menjaga stabilitas harga. Target ini lebih besar dibanding realisasi penyerapan beras 2015 lalu yang sebesar 3,28 juta ton.

Direktur ‎Utama Perum Bulog, Djarot Kusumayakti, mengakui tidak mudah mencapai target serapan beras 3,9 juta ton ini. Dampak dari el nino yang menyerang pada akhir 2015 lalu, ditambah ancaman la nina pada Oktober 2016, membuat produksi beras nasional terganggu, pengadaan beras Bulog pun menjadi lebih sulit.

"Hari ini el nino belum selesai, ke depan ada ekornya yaitu la nina, ini bukan pekerjaan mudah. Banyak tantangan yang dihadapi," kata Djarot dalam konferensi pers di Kantor Pusat Bulog, Jakarta, Kamis (21/1/2016).

Butuh kebijakan khusus agar target pengadaan beras Bulog bisa tercapai. Belajar dari pengalaman tahun lalu, salah satu kendala utama yang dihadapi Bulog ketika membeli beras dari petani adalah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang terlalu rendah.

HPP beras yang ditetapkan pemerintah sebesar 7.300/kg ‎masih di bawah harga pasaran. Tengkulak mau membayar lebih tinggi dari itu sehingga petani lebih memilih menjual berasnya ke tengkulak daripada ke Bulog.

"HPP menjadi constrain yang tidak ringan. Ibarat kita disuruh ke lapangan orang lain pakai 2 kaki, kita cuma 1 kaki," tutur Djarot.

Untuk mengatasi masalah HPP ini, Djarot mengusulkan agar HPP dibuat menjadi fleksibel, bisa naik turun disesuaikan dengan situasi di lapangan. Dengan begitu, Bulog bisa saja membeli beras dari petani dengan harga di atas Rp 7.300/kg ketika harga beras melonjak di luar masa panen raya.

"Intinya kita minta fleksibilitas HPP.‎ Harga terbentuk dari supply (pasokan) dan demand (permintaan). Supply saat panen raya berbeda dengan saat paceklik. Pada saat memasuki musim panen gadu (panen di musim hujan) saat suplai berkurang kemudian demand tetap, maka harga akan naik. Tapi selama ini kita dipatok harga yang sama," paparnya.

‎Direktur Pengadaan Perum Bulog, Wahyu, menambahkan bahwa usulan HPP yang dibuat fleksibel ini sudah disampaikan pada pemerintah. Fleksibilitas yang diusulkan Bulog adalah 10%, artinya bisa 10% di atas atau di bawah Rp 7.300/kg.

"Kami sudah menyampaikan usulan fleksibilitas harga. Mengingat kondisi harga beras belakangan ini, kami ingin‎ 10% HPP jadi kewenangan Perum Bulog untuk beli gabah maupun beras petani dan masuk dalam PSO. Tapi semua berpulang pada keputusan pemerintah," tutup Wahyu.

(hns/hns)