Angkutan kapal khusus pembawa ternak yang pertama, KM Camara Nusantara 1, berlayar tanpa membawa muatan sapi. Padahal, pelayaran baru berjalan dua kali, sejak diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 11 Desember 2015.
Meski satu kapal masih sepi, ternyata pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tetap akan membeli 5 unit kapal ternak sapi baru dengan total anggaran Rp 300 miliar.
Pembelian ini sejalan dengan program pemerintah untuk mendukung angkutan kapal ternak berjadwal dari sentra ternak sapi ke pusat konsumsi atau sebaliknya. Selain itu, kapal ternak bisa merangsang para peternak atau investor untuk masuk ke bisnis peternakan sapi lokal karena arus transportasi sudah lancar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terkait kapal ternak yang kosong, Bobby menjelaskan pihaknya hanya bertugas menyediakan armada kapal dan mengalokasikan subsidi, sedangkan pengadaan sapi menjadi wewenang Kementerian Pertanian (Kementan) bersama pemerintah daerah.
"Kami sediakan kapal dan siapkan subdisi, kalau sapi bagian pemda dan Kementan. Ini kebijakan harus multi instansi," jelasnya.
Bobby menyebut angkutan kapal ternak yang baru diluncurkan sebagai angkutan perintis. Dari pengalaman Kemenhub meluncurkan angkutan kapal perintis, muatan kapal tak selalu penuh bahkan kosong namun kapal tetap berlayar.
Operator kapal tak akan merugi karena telah memperoleh subsidi dari pemerintah.
"Misal kapal tol laut yang kita subsidi, mau ada barang 10 kontainer sama 100 kontainer, akan tetap berlayar sesuai jadwal, kalau angkutan komersial mungkin nggak jalan. Makanya ini jaminan pemerintah sediakan kapal, dan subsidi biaya operasional," sebutnya.
Kemenhub sendiri telah memperoleh informasi dari Kementan untuk pelayaran ke-3 dari KM Camara Nusantara 1. Pada pelayaran tanggal 2 Februari nanti, kapal akan membawa 400 ekor sapi.
Kapal akan berangkat dari sentra sapi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) menuju Pulau Jawa.
"Pelayaran berikutnya ada dari Pelabuhan Kupang-Lembar-Surabaya-Cirebon. Pelayaran ke-3, nggak berhenti di Jakarta. Ini yang menentukan dari Kementan. Mungkin distribusi ke Jakarta bisa dari Cirebon. Kementan tahu dimana titik harus berhenti," tambahnya.
(feb/hns)











































