Persulit UKM, Modal Dasar Rp 50 Juta untuk Dirikan PT Diusulkan Dihapus

Wonogiri - Indonesia terdampar di peringkat 109 dari 189 negara dalam indeks ease of doing business (kemudahan berusaha) yang dibuat oleh Bank Dunia pada 2015. Hal ini mendapat perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam rapat di Kantor Presiden pada 20 Januari 2016 lalu, Jokowi memerintahkan para menteri Kabinet Kerja untuk bekerja keras memperbaiki kemudahan berbisnis di Indonesia. Ditargetkan peringkat kemudahan berbisnis Indonesia bisa naik ke ranking 40 pada 2017.

‎Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Franky Sibarani, mengungkapkan bahwa salah satu hal yang menyulitkan para pelaku usaha di Indonesia, khususnya yang berskala kecil dan menengah (UKM), adalah syarat penyertaan modal untuk pendirian Perseroan Terbatas (PT).

Dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diatur bahwa ada modal minimum untuk mendirikan PT ‎sebesar Rp 50 juta.

"Ada masalah yang terkait dengan UU, yaitu penyertaan modal. Dalam UU tersebut penyertaan modal untuk mendirikan PT minimal Rp 50 juta," papar Franky saat ditemui di pabrik PT Nesia Pan Pacific Clothing, Wonogiri, Jumat (22/1/2016).

Menurut Franky, harusnya syarat modal tersebut dihilangkan saja karena tak semua pelaku usaha bisa memenuhinya. Persyaratan ini merupakan hambatan dalam memulai usaha.‎ Harusnya besaran modal disesuaikan saja dengan kemampuan pelaku usaha.

"Baiknya tidak mengharuskan Rp 50 juta tapi menyesuaikan dengan kemampuan pelaku usaha," cetusnya.

Franky meminta agar aturan ini bisa segera direvisi atau dibuat aturan lain yang mengecualikan UKM dari ‎persyaratan modal tersebut.

"Apakah UU itu bisa direvisi atau dengan cara lain, misalnya untuk UKM dikecualikan dengan aturan tertentu," pungkasnya.

(hns/hns)