Mendag Sebut Banyak Kebijakan Gagal Akibat Data Berantakan

Jakarta - Menteri Perdagangan (Mendag), Thomas Trikasih Lembong menyebut, validitas data masih menjadi persoalan klasik yang menghambat dalam membuat kebijakan. Selain validitas, sejumlah instansi pemerintah pun memiliki data yang berbeda sehingga menciptakan kebingungan antar kementerian.

"Data yang nggak beres membuat kita bingung juga dalam membuat kebijakan, kemudian data yang simpang siur," kata Lembong saat rapat kerja Kementerian Perdagangan (Kemendag) di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (27/1/2016).

Dia melanjutkan, selama puluhan tahun kondisi tersebut dibiarkan karena tak banyak instansi yang mau mengakui datanya tak akurat. Hal ini akhirnya membuat kebijakan pemerintah malah berujung salah langkah.

"Saya ambil positifnya, saya mau benahi ini, sebagai langkah pertama yah mengakuinya. Saya nggak terlalu sedih data berantakan, kita akui secara jujur dan mulai membenahinya," ujar Lembong.

Hal yang sama diungkapkan Menteri Koordinator Ekonomi, Darmin Nasutuion. Menurutnya, sengkarut masalah data membuat program-program yang dicanangkan pemerintah mandek di tengah jalan.

"Ini warisan lama, memang persoalan data masih jadi masalah kita. Ini area yang tidak pernah kita perbaiki setahap demi setahap. Cara kerja kita sukanya langsung banting setir kalau ini (program) nggak bisa dipertahankan, bikin cost jadi mahal," jelas Darmin.

Darmin menuturkan, dengan persaingan yang semakin terbukan di pasar bebas, Indonesia masih tertinggal dalam keakuratan data barang yang diproduksi dan diperdagangkan, sementara persaingan global sudah mengarah pada sektor jasa.

"Persoalan data itu masalah yang merata. Apalagi (Kementerian) Perdagangan yang bersangkut paut dengan barang dan jasa, barang saja kita tidak punya record yang baik, apalagi jasa, banyak yang lebih nggak jelas," tutupnya (hns/hns)