Alasannya, sang bupati takut terseret kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ketika mengalokasikan dan mencairkan anggaran untuk pembiayaan pembangunan seperti jalan.
"Ada satu bupati saya bahkan sampai nggak berani melakukan belanja. Dia takut ketangkap KPK," kata Ganjar di Mandiri Investment Forum di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (27/1/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mirisnya, ada satu investor mau bangun pabrik garmen di kabupaten itu, tapi tertunda karena nggak ada jalan menuju lokasi pabrik itu," sebutnya.
Akhirnya, Ganjar memanggil sang bupati. Saat diminta membangun akses jalan untuk mendukung investasi, sang bupati menolak. Disampng takut terjerat hukum, sang kepala daerah menilai penyediaan infrastruktur dasar sebagai tangung jawab investor.
Pola pikir tersebut, lanjut Ganjar, sungguh sangat berbahaya bila ingin menggenjot masuknya investasi di daerah.
"Dia jawab, ya kalau jalan itu untuk pabrik ya berarti pemilik pabrik itu yang harus bangun. Saya bilang. Loh, lalu insentif mu apa? Kalau ada investor mau masuk lalu anda nggak memberikan insentif ya selamat tinggal. Bye bye," terangnya. (feb/hns)











































