Kepala Bappenas: Harus Ada Kepastian ke Investor Kereta Cepat

Jakarta - Pedebatan soal kereta cepat (High Speed Train/HST) Jakarta-Bandung masih terjadi sampai saat ini. Ada pihak yang menyoroti perihal perizinan hingga usulan jaminan pemerintah.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Sofyan Djalil ikut angkat bicara. Mantan Menteri Koordinator Ekonomi ini memandang segala tantangan perizinan untuk HST harus segera dipercepat.

"Ini proyek kereta cepat, seperti soal trase, perizinan, RTRW, masalah-masalah pembebasan lahan, dan lain-lain, akan tetap dipercepat karena ini proyek strategis," kata Sofyan di Istana Negara di Jakarta, Senin (1/2/2016).

Terkait soal jaminan, Sofyan memandang investor memang butuh kepastian. Kepastian di sini bukan dalam bentuk jaminan materi seperti proyek akan diambil pemerintah bila gagal karena dalam Peraturan Presiden (Perpres) kereta cepat tidak diatur perihal jaminan pemerintah dalam bentuk materi.

Namun investor tetap bisa memperoleh jaminan kepastian politik dan hukum seperti proyek tetap berjalan meski pergantian pemerintahan.

"Jaminan politik itu begini, sebenarnya investor meminta pemerintah jangan membuat kebijakan yang berdampak negatif terhadap investasi. Jadi misalnya, PLN membangun pembangkit listrik yang pasokannya dibeli pemerintah, tiba-tiba pemerintah mengubah keputusan menjadi tidak membeli, itu tidak boleh," paparnya.

Praktik jaminan pemerintah non materi dinilai hal wajar dan berlaku di dunia. Namun, Sofyan menilai jaminan tersebut harus sejalan dengan Perpres kereta cepat.

"Di manapun di seluruh dunia harus diberikan kepastian kepada investor, bukan ke investasinya. Jadi tidak bertolak belakang dengan Perpres," ujarnya. (feb/hns)