Diminta Jokowi, Kementerian BUMN Jelaskan Polemik Kereta Cepat JKT-BDG

Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) hari ini, Kamis (4/1/2016) menjelaskan secara detail tentang polemik atau pro kontra proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sepanjang 142 kilometer (km).

Penjelasan ini menindaklanjuti permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Menteri BUMN, Rini Soemarno, agar menjelaskan kepada publik tentang proyek High Speed Train (HST).

Rini sendiri hari ini diwakil oleh Staf Khusus Menteri BUMN, Sahala Lumban Gaol dan Riza Primadi, kemudian Direktur Utama KCIC, Hanggoro Budi Wiryawan.

"Ini tindaklanjuti arahan Presiden ke Kementerian BUMN dan KCIC untuk menjelaskan proyek kereta cepat supaya nggak timbul simpang siur. Pak Sahala wakili Menteri BUMN, Bu Rini yang sedang rapat kerja di Komisi VI DPR," kata Riza di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (4/2/2016).

Sahala menjelaskan, kronologi awal BUMN menerima penugasan proyek kereta cepat sampai proses pengurusan izin hingga goundbreaking. Sahala, pada awal penjelasan, menyebut proyek kereta cepat merupakan penugasan Presiden Jokowi ke BUMN.

Selanjutnya, BUMN Indonesia menggandeng BUMN China yang diketuai oleh China Railway International.

"Kami di sini ingin jelaskan mengenai, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung," sebutnya.

Hadir pada kesempatan ini, para anggota konsorsium Indonesia seperti PT Jasa Marga Tbk, PT Wijaya Karya Tbk, PTPN VIII, PT KAI kemudian konsorsium China seperti China Railway International, China Railway Group, Sinohydro Coperation Limited, CRRC Corporation Limited, China Railway Signal and Communication Corp. (feb/hns)