Jokowi: Menteri Harus Bisa Kendalikan Anggaran

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan para menteri agar memegang penuh pengendalian anggaran. Menurutnya, tidak tepat bila menteri hanya menyerahkan sepenuhnya kepada jajaran di bawahnya.

"Menteri harus kendalikan anggaran dan tidak diberikan ke bawahan. Arah dipegang penuh menteri, sehingga Dirjen hanya berikan rincian, tapi kebijakan yang berkaitan anggaran dipegang menteri," kata Jokowi dalam pembukaan rapat paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (10/2/2016)

Jokowi menilai ada kecenderungan menteri melepas tanggung jawab terhadap para menteri. Sehingga tidak jelas penggunaan dan hasilnya.

"Saya ingatkan agar tidak lagi money follow function, artinya selama ini kita selalu, misalnya di Kementerian PUPR, ada anggaran Rp 100 triliun misalnya. Kemudian ada berapa Dirjen? Ada 11. Langsung semua diberi. Kemudian 1 dirjen di bawah ada 6 direktur, misalnya, dibagi lagi uangnya. 1 direktur ada berapa lagi di bawahnya, kasubdit, bagi lagi. Ada apa lagi? Ada kepala seksi, bagi lagi. Ini yang bikin anggaran hilang nggak berbekas," paparnya.

Masing-masing Kementerian harusnya memiliki prioritas. Anggaran yang sudah tersedia, dioptimalkan untuk prioritas tersebut. Tidak kemudian hanya‎ diserahkan begitu saja, sehingga seakan mengabaikan prioritas.

"Kita punya prioritas, fokus. Sampaikan saja. Misal seksi pemeliharaan jalan. Bila perlu, ya nggak usah diberi. Terus kerja apa? Kan sudah digaji, wong kita belum kerjain jalan kok. Baru waduk. Tapi juga jangan duduk-duduk, survey jalan, supaya punya data kalau mau dikerjain. Sudah siap. Ini contoh," terangnya.

Tanpa ada hal tersebut, Jokowi menilai anggaran yang disediakan setiap tahunnya tidak akan memberikan manfaat untuk masyarakat.

"Kalau nggak seperti ini, nggak akan keliatan barang, manfaat, rasa di masyarakat. Percaya saya, nggak akan keliatan," imbuhnya.

Di samping itu, Jokowi juga mengingatkan kembali anggaran dengan bahasa bersayap. Menurutnya, kalimat seperti pemberdayaan, pengembangan dan sejenisnya pada mata anggaran satuan ketiga harus dihapuskan.

"Kata-kata pemberdayaan, peningkatan, penguatan, pengembangan, pembangunan, lupakan. Lansgung to the point saja. Langsung saja beli jaring, beli benih, beli kapal. Gitu-gitu saja, sehingga larinya nggak ke mana-mana. Kontrolnya mudah, awasi mudah, cek mudah. Sudah," tegas Jokowi.

(mkl/ang)