Masih Perlu Revisi, Kebijakan DNI Batal Diumumkan Hari Ini

Jakarta - Pemerintah batal mengumumkan kebijakan Daftar Negatif Investasi (DNI) hari ini. Pasalnya, ada beberapa materi yang perlu direvisi kembali.

"Tadi telah dilakukan pembahasan pada tingkat paripurna, bahwa diputuskan untuk DNI tidak jadi disampaikan pada hari ini karena ada beberapa hal yang direvisi," ujar Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, usai sidang kabinet paripurna di Istana Presiden, Rabu (10/2/2016).

Rencananya, pengumuman DNI akan disampaikan pada Kamis (11/2/2016), pukul 14.00 WIB.

"Besok detailnya disampaikan jam 2 siang di tempat ini, karena banyak perubahan. Ada beberapa yang diminta Presiden untuk direvisi," kata Pramono.

Dia menambahkan, kebijakan DNI yang akan diluncurkan menitikberatkan pada beberapa prinsip dasar, yaitu melindungi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yaitu proyek dengan nilai di bawah Rp 10 miliar tak disentuh, memotong mata rantai, oligarki, dan kartel di beberapa sektor, membuat hal-hal yang dibutuhkan rakyat menjadi lebih murah, antisipasi persaingan global.

Kemudian, membuka lapangan pekerjaan, membuat perusahaan nasional memiliki daya saing yang kuat, serta membuat manajemen menjadi lebih modern.

"Daya saing menjadi kuat dan iklim investasi menjadi lebih menarik," kata Pramono

Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan ada 2 materi perlu direvisi kembali. Namun, Darmin enggan merinci lebih jauh tentang materi yang direvisi itu.

"Aku nggak pernah hitung itu, banyak soalnya. Yang tidak dirinci hanya yang dicadangkan pada UMKM, kalau itu kan nggak pernah diutak-atik banyak soalnya," tutur Darmin. (hns/hns)