Ini 30 Proyek Andalan Pemerintah Menghadapi Perlambatan Ekonomi

Jakarta - Pemerintah tidak ingin tenggelam dalam gejolak perlambatan ekonomi dunia. Untuk menggenjot ekonomi dalam negeri, pemerintah menetapkan 30 program infrastruktur prioritas senilai lebih dari Rp 851 triliun hingga 2019.

Dari 30 program prioritas tersebut, beberapa di antaranya merupakan proyek infrastruktur sektor jalan bebas hambatan, di bawah tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Berikut daftar lengkap 30 Proyek Infrastruktur Prioritas Pemerintah berdasarkan data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), yang diketuai Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution:

1. Jalan tol Balikpapan-Samarinda
2. Jalan tol Mando-Bitung
3. Jalan tol Panimbang-Serang
4. 8 Ruas Jalan tol Trans Sumatera
5. Kereta Api Express Bandara Soekarno-Hatta
6. MRT Jakarta Jalur Selatan-Utara Jakarta
7. Kereta Api Makassar-Pare Pare
8. Pelabuhan Hub International Kuala Tanjung
9. Pelabuhan Hub International Bitung NCICD
10. PLTA Karangkates IV (2x50 MW)
11. PLTA Kesamben (37MW)
12. PLTA Lodoyo ( 10 MW)
13. Inland Waterway/Cikarang-Bekasi-Laut (CBL)
14. Light Rail Transit (LRT) di Sumatera Selatan
15. LRT terintegrasi di wilayah Jakarta Bogor, Depok, dan Bekasi
16. National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Fase A di Jakarta
17. Sistem Pengolahan Limbah Jakarta
18. SPAM Semarang Barat
19. High Voltage Direct Current (HVDC)
20. Transmisi Listrik Sumatera 500 KV
21. Central- West Java Transmission Line 500 KV
22. Central Java power plant/PLTU Batang
23. PLTU Indramayu
24. PLTU Mulut Tambang Sumatera selatan
25. Kilang Minyak Bontang
26. RDMP/Revitalisasi Kilang Existing (Balikpapan, Cilacap,  Balongan, Dumai, Plaju)
27. Pelabuhan di Jawa Barat bagian utara
28. Kilang Minyak Tuban
29. Palapa Ring Broadband
30. Kereta Api Kaltim

Pemerintah akan melakukan pendampingan khusus terhadap 30 proyek infrastruktur tersebut, dari mulai persiapan proyek hingga bantuan penyelesaian dan pendanaan bila terjadi hambatan dalam implementasi.

Sebagai dasar hukum pelaksanaan program ini, KPPIP telah memilih 30 proyek prioritas yang diatur dalam Permenko Ekonomi 12 tahun 2015. Sebanyak 30 proyek prioritas tersebut merupakan bagian dari 225 Program Strategis Nasional (PSN), yang ditetapkan sesuai Perpres No.3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. (dna/wdl)