Anggaran Pembebasan Lahan Minim, Tol Trans Sumatera Bisa Molor

Jakarta - Percepatan pembangunan infrastruktur jalan tol yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), diuji oleh minimnya ketersediaan anggaran pembebasan lahan, yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Salah satu program prioritas pembangunan jalan tol, yakni pembangunan 8 ruas Jalan Tol Trans Sumatera pun tak luput dari ancaman molor, karena minimnya dana pembebasan lahan.

Lihat saja ruas jalan tol Palembang-Indralaya, satu dari 8 ruas Jalan Tol Trans Sumatera yang menjadi prioritas. Proses pembebasan lahan yang telah mencapai 71%, belum bisa dilanjutkan lagi.

"Yang sisanya sebenarnya sudah bisa konsinyasi (dititipkan uang pembebasan lahannya ke Pengadilan), tapi belum bisa dibayarkan sekarang," ujar Herry Marzuki, Kepala Sub Direktorat Pengadaan Tanah, Direktorat Jenderal Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitasi Jalan Daerah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), kepada detikFinance, akhir pekan lalu.

Ada sedikitnya 49 berkas permohonan konsinyasi untuk pembebasan lahan. Berkas permohonan tersebut memuat sekitar 347 bidang tanah di ruas jalan tol Palembang-Indralaya yang belum bisa dibayarkan pembebasan lahannya.

"Tinggal titipkan uang, habis itu. Kalau ada anggarannya selesai itu semua (pembebasan lahan bisa 100%)," tutur Herry.

Ruas Palembang-Indralaya bukan satu-satunya ruas yang mengalami kendala pembebasan lahan di jalan tol Trans Sumatera. Data yang diperoleh detikFinance, sejumlah ruas lain juga menemui kendala.

Meski terkendala, upaya penuh pemerintah telah menunjukkan hasil yang tidak sedikit. Ruas tol Medan-Binjai misalnya, saat ini proses pembebasan lahan telah mencapai 77,92% dan sisanya masih menuggu ketersediaan dana.

Kemudian ada jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, lahan yang sudah terbebaskan ada sekitar 86%. Selanjutnya, ada ruasa Bakauheni-Terbangi Besar yang pembebasan lahannya telah mencapai 18,02%. (dna/wdl)